Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Massa besar mendukung PAN seperti Muhammdiyah, Nahdlatul Ulama (NU), generasi muda, dan pendukung Jokowi
PARTAI Amanat Nasional (PAN) diprediksi akan lolos melenggang ke Senayan dan melewati ambang batas parlemen sebesar empat persen.
Partai baru memang sulit mengalahkan dominasi partai besar. Akan tetapi semua itu tergantung pada preferensi publik yang memilih.
Basis suara PPP paling besar berasal dari kalangan pesanter, santri, dan juga kiai.
"Desain-desain politik yang memaksa kita terbelah. Mana ada di negara sistem presidensialisme harus dibatasi dengan presidential threshold," ujar Yudi
LEMBAGA survei Charta Politika merilis hasil survei terkait elektabilitas partai di DPR. Hasilnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mencapai Parliamentary Threshold (PT)
Sedangkan responden yang setuju ambang batas pencalonan presiden dihapus sebesar 25,3 persen.
Pemohon menilai Pasal 222 UU Pemilu mengekang aspirasi rakyat.
Kali ini sejumlah wiraswasta dan ibu rumah tangga (IRT) mendalilkan jika Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
Mahkamah menilai, perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih juga dapat mengajukan pengujian norma ambang batas pencalonan presiden.
Parpol yang mempunyai legal standing untuk mempersoalkan presidential threshold. Namun, kenyataannya sekarang yang mengajukan adalah individu/kelompok.
Tanpa ambang batas pencalonan presiden, partai baru bisa mencalonkan presiden dengan ideologi dan rekam jejak yang belum teruji
Menurut dia, UUD 1945 tidak pernah mengatur batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden.
PARTAI politik (parpol) peserta pemilu 2019 yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan lolos persyaratan ambang batas parlemen cukup diverifikasi secara administrasi.
Penaikan threshold bukan berarti membuang suara, melainkan menguatkan konsep perwakilan sebagaimana sila keempat Pancasila.
Untuk membentuk sistem presidensial yang kuat dibutuhkan dukungan parlemen yang dapat menjadi mitra kritis agar pemerintahan dapat berjalan efektif.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945.
Selain akan semakin memberatkan partai untuk masuk ke parlemen, penaikan ambang batas tidak menjamin penyederhanaan partai politik.
Perludem resmi menggugat ketentuan ambang batas parlemen. Banyaknya suara rakyat yang hilang akibat adanya ambang batas menjadi landasan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Penentuan angka ambang batas parlemen dalam UU Pemilu tidak pernah didasarkan pada basis perhitungan yang transparan, terbuka, dan sesuai dengan prinsp pemilu proporsional.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved