Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, mengusulkan pemnbentukan Fraksi Threshold di DPR untuk mengakomodir partai yang tidak mendapat ambang batas parlemen empat persen.
Grace menjelaskan, pihaknya menyambut baik atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan ambang batas parlemen. MK memutuskan aturan ambang batas parlemen sebesar empat persen agar dibahas kembali di DPR RI.
Pada real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (1/3) pukul 13.00 WIB, partai pimpinan Kaesang Pangarep itu baru meraih 3,1 persen suara dengan 65,64 persen yang masuk.
Baca juga : TPN tidak Ingin Komentar soal Parliamentary Threshold
Grace mengatakan, PSI mengapresiasi putusan MK tersebut agar tidak ada suara rakyat yang terbuang.
"Kami mengapresiasi putusan tersebut dan upaya dari teman-teman Perludem agar tidak ada suara rakyat yang terbuang," kata Grace, di Jakarta Jumat (1/3).
Menurut dia, suara-suara partai nonparlemen kalau digabung sangat signifikan mencapai 9,79 persen.
Karena itu, Grace mengusulkan pembentukan "Fraksi Threshold" yakni fraksi khusus untuk partai yang suaranya tidak mencapai persentase masuk Senayan. (Z-8)
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
Penerapan ambang batas fraksi merupakan opsi yang lebih adil dan ideal karena tidak menghilangkan kursi partai politik serta tidak membuang suara rakyat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan pihaknya terbuka untuk menampung berbagai usulan terkait pembentukan skema ambang batas fraksi dalam revisi UU pemilu
Komisi II DPR RI menegaskan pembahasan dan pencarian formula parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam Revisi UU Pemilu masih berlangsung
Pembentuk undang-undang tetap wajib tunduk pada rambu-rambu konstitusional yang telah ditegaskan MK.
Ambang batas fraksi mengatur syarat minimum jumlah kursi bagi partai politik untuk membentuk fraksi sendiri.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
Pembentuk undang-undang tetap wajib tunduk pada rambu-rambu konstitusional yang telah ditegaskan MK.
Ambang batas fraksi mengatur syarat minimum jumlah kursi bagi partai politik untuk membentuk fraksi sendiri.
Menurut Titi, menaikkan atau menurunkan ambang batas bukan hanya tidak rasional, tetapi juga berpotensi memperdalam ketidakadilan representasi politik.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved