Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebab modal awal yang harus dimiliki terlalu besar dan sukar bagi perusahaan mana pun untuk memenuhi. Bahkan, diyakini tidak ada perusahaan di Tanah Air yang bisa memenuhi.
Komisi I DPR RI juga mendukung tercapainya program usulan SatBravo 90 Paskhas TNI AU, di antaranya target pembangunan sarana dan prasarana.
Akan meningkatkan posisi tawar Indonesia agar mendapatkan alat pertahanan dengan harga lebih terjangkau.
Menurut dia, dengan pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif, akan dapat mengetahui kebutuhan alutsista apa saja yang perlu dan mendesak dibeli maupun yang tidak.
Membangun pertahanan negara membutuhkan cara pandang geopolitik yang menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan.
Komisi I DPR meminta agar persoalan Perpres alutsista tersebut dijelaskan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat raker kerja dengan Komisi I DPR.
Juru Bicara Kemenhan menegaskan bahwa TMI tidak melakukan pengadaan alutsista, serta tidak memiliki kontrak dengan kementerian.
Tim Kunspek Komisi I DPR RI menemukan kekurangan kesiapan alutsista di Kodam I/BB yaitu kurang lebih masih 50% dari yang dibutuhkan.
Ia mengatakan ketangguhan TNI AL bertujuan untuk mencapai kekuatan komunaliti dan interoperabiliti.
Luasnya wilayah perairan Indonesia yang perlu disurvei membutuhkan jumlah kapal survei yang tidak sedikit.
Puan menilai pembangunan kekuatan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim.
Prabowo berpemikiran permainan pengadaan alutsista merupakan tindakan korupsi paling berbahaya. Pasalnya, hal itu bisa membuat pertahanan negara melempem.
Menurut Panglima TNI, insiden tenggelamnya KRI Nanggala-402 menjadi pelajaran penting untuk melakukan modernisasi kapal selam di Tanah Air.
MODERNINASI alutsista pertahanan nasional menghadapi dilema karena keterbasan anggaran.
Menurut Fahmi, tantangan keamanan di ranah maritim sangat tinggi sehingga membutuhkan perhatian tinggi dari para pemangku kebijakan anggaran pertahanan.
Tragedi KRI Nanggala-402 menjadi pelajaran besar bahwa pembangunan sektor pertahanan tidak dapat dikesampingkan. Tentunya disertai transparansi dan akuntabilitas.
Komisi I DPR RI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan untuk menyusun 'road map' peremajaan alutsista yang jelas.
Gelapnya tata kelola pengadaan, perawatan, dan reparasi alutsista Indonesia pada akhirnya juga akan menjadikan prajurit TNI rentan menjadi korban, bahkan hingga meninggal dunia.
Selain itu, negara juga akan memberikan tanda kehormatan berupa Bintang Jalasena kepada seluruh prajurit Hiu Kencana tersebut
Ketua MPR Bambang Soesatyo menekankan pemerintah tidak boleh lagi membeli barang bekas khususnya alutsista.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved