Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI H.Sukamta,Ph.D, mengungkapkan DPR belum pernah membahas tentang rencana Perpres pemenuhan alutsista atau alat utama sistem persenjataan .
Dia pun meminta agar persoalan Perpres alutsista tersebut dijelaskan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat raker kerja dengan Komisi I DPR yang direncanakan Senin (31/5).
"Ini belum pernah dibahas dengan Komisi I DPR. Tentu kami butuh penjelasan langsung dari Menhan. Kami meminta agar persoalan Perpres Alutsista ini dijelaskan oleh Menhan saat Raker dengan Komisi I DPR khususnya saat membahas Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024," ungkapnya, kemarin.
Fraksi PKS sangat mendukung peningkatan alutsista demi tercapainya Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force).
Bahkan PKS mendukung maksimum pemenuhan alutsista mengingat spektrum ancaman yang kini semakin meluas.
"Namun tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti Ketercapaian MEF rendah akibat minimnya anggaran," kata Sukamta.
Selain itu orientasi pemenuhan alusista lebih banyak dari pembelian dari luar negeri juga harus dievaluasi, karena belum berupaya maksimal memenuhi kebutuhan alutsista strategis dari industri pertahanan dalam negeri.
Kemudian pemerintah dinilai belum memiliki desain strategis industri dalam negeri yang diimplementasikan secara serius dan berorientasi jangka panjang.
"Sepertinya negara kita masih belum punya renstra MEF yang matang yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah siapa pun yang memimpin. Juga apakah Perpres ini akan menggantikan MEF yang hingga kini masuk tahap III dan apakah arahnya pemenuhan alutsista secara maksimum," cetusnya.
Sementara itu terkait dengan pemanfaatan anggaran pemenuhan dalam waktu dua setengah tahun, maka pemenuhan alutsita ini hanya akan dilakukan jika ada sebuah kondisi luar biasa menyangkut pertahanan negara.
"Hal-hal tersebutlah yang harus dijelaskan oleh Menhan Prabowo saat Raker dengan Komisi I nanti," tukasnya. (Sru/OL-09)
PENYUSUNAN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Simak profil lengkap Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur BI. Fokus pada karier, pendidikan, dan visi ekonomi.
Indonesia dan Inggris luncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London. Fokus pada penghapusan hambatan nontarif dan investasi energi bersih.
INDONESIA dan pemerintah Inggris meluncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London, Inggris, Senin (19/1) waktu setempat.
Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, kini diusulkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Simak profil dan hubungan keluarga mereka.
Perhatian Presiden terhadap dunia pendidikan menjadi suntikan semangat bagi dirinya dan rekan-rekan sesama mahasiswa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved