Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI H.Sukamta,Ph.D, mengungkapkan DPR belum pernah membahas tentang rencana Perpres pemenuhan alutsista atau alat utama sistem persenjataan .
Dia pun meminta agar persoalan Perpres alutsista tersebut dijelaskan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat raker kerja dengan Komisi I DPR yang direncanakan Senin (31/5).
"Ini belum pernah dibahas dengan Komisi I DPR. Tentu kami butuh penjelasan langsung dari Menhan. Kami meminta agar persoalan Perpres Alutsista ini dijelaskan oleh Menhan saat Raker dengan Komisi I DPR khususnya saat membahas Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024," ungkapnya, kemarin.
Fraksi PKS sangat mendukung peningkatan alutsista demi tercapainya Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force).
Bahkan PKS mendukung maksimum pemenuhan alutsista mengingat spektrum ancaman yang kini semakin meluas.
"Namun tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti Ketercapaian MEF rendah akibat minimnya anggaran," kata Sukamta.
Selain itu orientasi pemenuhan alusista lebih banyak dari pembelian dari luar negeri juga harus dievaluasi, karena belum berupaya maksimal memenuhi kebutuhan alutsista strategis dari industri pertahanan dalam negeri.
Kemudian pemerintah dinilai belum memiliki desain strategis industri dalam negeri yang diimplementasikan secara serius dan berorientasi jangka panjang.
"Sepertinya negara kita masih belum punya renstra MEF yang matang yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah siapa pun yang memimpin. Juga apakah Perpres ini akan menggantikan MEF yang hingga kini masuk tahap III dan apakah arahnya pemenuhan alutsista secara maksimum," cetusnya.
Sementara itu terkait dengan pemanfaatan anggaran pemenuhan dalam waktu dua setengah tahun, maka pemenuhan alutsita ini hanya akan dilakukan jika ada sebuah kondisi luar biasa menyangkut pertahanan negara.
"Hal-hal tersebutlah yang harus dijelaskan oleh Menhan Prabowo saat Raker dengan Komisi I nanti," tukasnya. (Sru/OL-09)
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Pemerintah didorong menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Baleg Bob Hasan
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
DPR minta pemerintah menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Timur Tengah setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Indonesia patut bersyukur atas warisan luhur para pendiri bangsa berupa falsafah dan ideologi negara Pancasila serta politik luar negeri Bebas Aktif dalam menyikapi dinamika geopolitik.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Sikap tersebut disampaikan para ulama usai menghadiri silaturahmi Presiden dengan para kiai dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3).
Tokoh Islam Indonesia, Jimly Asshiddiqie dan Gus Yahya, soroti konflik Iran-Israel-AS. Indonesia didorong gunakan jalur diplomatik aktif untuk hentikan perang.
Presiden Prabowo Subianto menggelar buka puasa bersama ormas Islam dan pimpinan ponpes di Istana hari ini (5/3).
Presiden Prabowo Subianto undang ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pesantren untuk buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (5/3).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan laporan kepada Presiden mencakup kondisi pasokan energi hingga harga bahan pokok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved