Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ANGGOTA Komisi I DPR RI H.Sukamta,Ph.D, mengungkapkan DPR belum pernah membahas tentang rencana Perpres pemenuhan alutsista atau alat utama sistem persenjataan .
Dia pun meminta agar persoalan Perpres alutsista tersebut dijelaskan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat raker kerja dengan Komisi I DPR yang direncanakan Senin (31/5).
"Ini belum pernah dibahas dengan Komisi I DPR. Tentu kami butuh penjelasan langsung dari Menhan. Kami meminta agar persoalan Perpres Alutsista ini dijelaskan oleh Menhan saat Raker dengan Komisi I DPR khususnya saat membahas Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024," ungkapnya, kemarin.
Fraksi PKS sangat mendukung peningkatan alutsista demi tercapainya Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force).
Bahkan PKS mendukung maksimum pemenuhan alutsista mengingat spektrum ancaman yang kini semakin meluas.
"Namun tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti Ketercapaian MEF rendah akibat minimnya anggaran," kata Sukamta.
Selain itu orientasi pemenuhan alusista lebih banyak dari pembelian dari luar negeri juga harus dievaluasi, karena belum berupaya maksimal memenuhi kebutuhan alutsista strategis dari industri pertahanan dalam negeri.
Kemudian pemerintah dinilai belum memiliki desain strategis industri dalam negeri yang diimplementasikan secara serius dan berorientasi jangka panjang.
"Sepertinya negara kita masih belum punya renstra MEF yang matang yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah siapa pun yang memimpin. Juga apakah Perpres ini akan menggantikan MEF yang hingga kini masuk tahap III dan apakah arahnya pemenuhan alutsista secara maksimum," cetusnya.
Sementara itu terkait dengan pemanfaatan anggaran pemenuhan dalam waktu dua setengah tahun, maka pemenuhan alutsita ini hanya akan dilakukan jika ada sebuah kondisi luar biasa menyangkut pertahanan negara.
"Hal-hal tersebutlah yang harus dijelaskan oleh Menhan Prabowo saat Raker dengan Komisi I nanti," tukasnya. (Sru/OL-09)
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
Prabowo belum mau menyebutkan kapan pengisian kursi wakil menteri ketenagakerjaan itu akan diumumkan.
Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya menanggapi kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.
Prabowo memilih beberapa orang bermasalah hukum untuk masuk ke dalam kabinetnya, hal itu menandakan bahwa tidak ada komitmen awal pemerintahaannya terhadap penegakan hukum.
PAKAR Politik, Ray Rangkuti menganalisis operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.
Hashim Djojohadikusumo mengaku kurang nyaman karena Presiden Prabowo Subianto, yang juga kakak kandungnya, adalah orang yang menganugerahi tanda kehormatan itu.
Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada tokoh Board Prasasti di Istana Negar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved