Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI H.Sukamta,Ph.D, mengungkapkan DPR belum pernah membahas tentang rencana Perpres pemenuhan alutsista atau alat utama sistem persenjataan .
Dia pun meminta agar persoalan Perpres alutsista tersebut dijelaskan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat raker kerja dengan Komisi I DPR yang direncanakan Senin (31/5).
"Ini belum pernah dibahas dengan Komisi I DPR. Tentu kami butuh penjelasan langsung dari Menhan. Kami meminta agar persoalan Perpres Alutsista ini dijelaskan oleh Menhan saat Raker dengan Komisi I DPR khususnya saat membahas Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024," ungkapnya, kemarin.
Fraksi PKS sangat mendukung peningkatan alutsista demi tercapainya Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force).
Bahkan PKS mendukung maksimum pemenuhan alutsista mengingat spektrum ancaman yang kini semakin meluas.
"Namun tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti Ketercapaian MEF rendah akibat minimnya anggaran," kata Sukamta.
Selain itu orientasi pemenuhan alusista lebih banyak dari pembelian dari luar negeri juga harus dievaluasi, karena belum berupaya maksimal memenuhi kebutuhan alutsista strategis dari industri pertahanan dalam negeri.
Kemudian pemerintah dinilai belum memiliki desain strategis industri dalam negeri yang diimplementasikan secara serius dan berorientasi jangka panjang.
"Sepertinya negara kita masih belum punya renstra MEF yang matang yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah siapa pun yang memimpin. Juga apakah Perpres ini akan menggantikan MEF yang hingga kini masuk tahap III dan apakah arahnya pemenuhan alutsista secara maksimum," cetusnya.
Sementara itu terkait dengan pemanfaatan anggaran pemenuhan dalam waktu dua setengah tahun, maka pemenuhan alutsita ini hanya akan dilakukan jika ada sebuah kondisi luar biasa menyangkut pertahanan negara.
"Hal-hal tersebutlah yang harus dijelaskan oleh Menhan Prabowo saat Raker dengan Komisi I nanti," tukasnya. (Sru/OL-09)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan kelompok politik yang memanfaatkan bencana untuk membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah melakukan pengetatan belanja negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama masa pemerintahannya
Preaiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan rampung hingga akhir 2026.
Hingga saat ini program MBG telah menjangkau sedikitnya 60.200.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Prabowo perintahkan KSP Qodari kumpulkan video ramalan gagal MBG. Program Makan Bergizi Gratis kini capai 60,2 juta penerima, target 82,9 juta di 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved