Rencana Belanja Alutsista tidak Sesuai dengan Tantangan di Natuna

RENCANA Kementerian Pertahanan untuk melakukan pengadaan alutsista mendapat kritikan dari peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evan Laksmana. Dia menyoroti dua hal terkait rencana belanja alutsista tersebut.

Pertama, permasalahan yang terkait dengan alutsista. Mulai dari masalah transparansi, kepatutan dan hal yang mendasari rencana pengadaan alutsista itu sendiri.

Kedua, rencana pengadaan alutsista tidak sesuai dengan tantangan maritim yang dihadapi Indonesia di Laut Natuna Utara. Dia pun mencontohkan pengadaan jet tempur yang bertujuan memberikan postur militer Indonesia lebih baik di wilayah tersebut. Namun menurutnya, langkah tersebut tidak tepat.

Baca juga: Anggota DPR Tolak Rencana Kemhan Berutang untuk Beli Alutsista

"Itu tentunya tidak sesuai dengan tantangan yang akan dihadapi di lapangan, yang merupakan wilayah maritim," papar Evan dalam webinar, Rabu (9/6).

Bahkan, sambung dia, rencana pengadaan kapal selam dianggap sebagai hal yang tidak logis. "Saya khawatir bahwa apa yang terjadi di Laut Natuna Utara dalam kaitannya dengan rencana pengadaan alutsista ini, menjadi semacam pembenaran saja oleh Kementerian Pertahanan, untuk melakukan pengadaan alutsista baru," tukasnya.

Menyoroti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna Utara, ada dua langkah utama yang bisa dilakukan Indonesia sebagai upaya perlindungan. Pertama langkah domestik, yaitu menangani terlebih dahulu kerumitan atau perselisihan kewenangan yang terjadi antara instansi maritim di Indonesia.

Baca juga: Kemenhan Tepis Tudingan Pengadaan Alutsista Lewat PT TMI

"Karena keruwetan ini yang membuat kebijakan Indonesia menjadi susah diimplementasikan di lapangan. Membuat langkah Indonesia untuk bisa melakukan tindakan tegas juga menjadi lebih sulit," imbuh Evan.

Adapun kedua ialah langkah internasional. Menurutnya, hal itu bukan hanya mengenai diplomasi, namun juga bagaimana menafsirkan hubungan baik antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok.

"Sebaiknya hubungan baik ini bukan saja berarti mengajukan nota keberatan diplomatik kepada mereka. Tetapi, bisa membujuk pemerintah Tiongkok untuk menghentikan aktivitas yang bersifat intimidatif atau provokatif di wilayah yang disengketakan," tutup dia.(OL-11)