JURU Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menampik tudigan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ditenggarai menunjuk PT Teknologi Militer Indonesia (TMI), sebagai perantara pengadaan alutsista yang anggarannya ditaksir mencapai Rp1.760 triliun hingga 2024.
"PT TMI tidak melakukan pengadaan dan tidak ada kontrak dengan Kementerian Pertahanan dalam pengadaan alutsista," ujar Dahnil saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (1/6).
Baca juga: DPR Tagih Roadmap yang Jelas Soal Peremajaan Alutsista
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa PT TMI yang didirikan Yayasan Pengembangan Potensi Pertahanan, tidak terlibat sama sekali dalam pengadaan alutsista. PT TMI dikatakannya membantu alih teknologi, karena prinsipal sulit memberikan teknologi tertentu terkait alutsista.
"Di PT TMI dikumpulkan para ahli untuk melakukan upaya alih teknologi. Serta, membantu memastikan Kementerian Pertahanan untuk memperoleh harga terbaik (murah dengan teknologi terbaik), serta memotong praktik makelar," imbuh Dahnil.
Baca juga: Menhan tidak Akan Lindungi Mafia Alutsista
PT TMI menjadi sorotan lantaran disebut-sebut menjadi perusahaan yayasan yang didirikan Kementerian Pertahanan dalam pengadaan alutsista. Dalam suatu wawancara di YouTube, analis militer Connie Rahakundini Bakrie mempertanyakan PT TMI sebagai broker pembelian senjata.
Dalam pendirian PT TMI, seperti diberitakan, Prabowo melibatkan sejumlah politisi dari Partai Gerindra. Mereka adalah Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, Prasetyo Hadi dan Angga Raka Prabowo. Dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Juru Bicara Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak membenarkan atau menampik hal itu.
"Prasetyo Hadi sudah mundur pengganti antarwaktu menggantikan anggota DPR sekitar 5 bulan lalu," pungkas Sufmi.(OL-11)
