Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENGAMAT militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pemerintah dan DPR harus bersepakat untuk membangun alat utama sistem senjata (alutsista) yang lebih kuat dan modern.
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pertahanan juga harus lebih diperhatikan. "Tragedi yang menimpa KRI Nanggala-402 ini memberikan pelajaran besar seharga nyawa," ujar Khairul saat dihubungi, Senin (3/5).
"Bahwa pembangunan sektor pertahanan, serta upaya penegakan keamanan dan kedaulatan adalah upaya yang tak dapat dikesampingkan. Harus dilakukan dengan sangat serius dan direncanakan dengan baik," imbuhnya.
Baca juga: Kemendagri Serahkan 53 Akta Kematian Awak KRI Nanggala
Menurutnya, tata kelola alutsista tidak sebatas penganggaran. Pemerintah dan DPR harus membahas persoalan logistik, perawatan dan pemeliharaan alat, juga kemampuan personel.
Pembangunan kekuatan pertahanan membutuhkan perencanaan yang komprehensif, berkelanjutan, serta mengacu pada skala prioritas. Berikut, memiliki proyeksi bentuk dan tingkat ancaman di masa mendatang.
Upaya modernisasi alutsista sebenarnya sudah dipetakan melalui Minimum Essential Force (MEF) atau Kebutuhan Pokok Minimum, yang dicanangkan pemerintah sejak 2007. MEF dibagi dalam beberapa tahap dengan jenjang waktu lima tahun.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Audit Independen Alutsista
MEF tahap I dimulai pada 2010-2014, tahap II 2015-2019 dan tahap III 2020-2024. Diketahui, MEF ditargetkan mencapai 100% pada 2024. Namun, tampaknya terjadi pelambatan pada capaian MEF tahap II.
Pada 2019, capaian MEF yang mestinya berada di kisaran 75%, realitasnya baru mencapai angka di bawah 65%. "Penguatan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Lembaga ini seharusnya menjadi tempat bertemu stakeholder pengadaan alutsista, yaitu pengguna sebagai perencana kebutuhan, industri pertahanan sebagai penyedia, serta elemen pemerintah sebagai fasilitator anggaran," pungkas Khairul.(OL-11)
Wilayah pertahanan pun mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional, khususnya terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara.
PENATAAN wilayah pertahanan yang merupakan kawasan strategis nasional harus diprioritaskan.
Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah berada pada level yang strategis.
Jelang laga melawan Austria dalam Euro 2020, pelatih Belanda Frank de Boer menyoroti lini pertahanan timnya yang dinilai cukup rapuh.
TIONGKOK ternyata berniat membentuk pasukan modern berteknologi tinggi yang menjadi bagian strategi pertahanan nasional.
Rangkaian kegiatan mencakup kunjungan kehormatan ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Singapura memberangkatkan MV Swift Rescue dan juga tim medis jika diperlukan perawatan hiperbarik
KAPAL selam penyelamat Singapura MV Swift Rescue, telah diberangkatkan pada Rabu (21/4), untuk bergabung dalam pencarian kapal selam Indonesia yang hilang, KRI Nanggala-402.
Kementerian Pertahanan Korsel telah memerintahkan Angkatan Laut Korsel untuk bersiap bertolak ke Bali jika ada permintaan bantuan dari Indonesia.
"Atas permintaan pemerintah Indonesia, kami mengirimkan tim udara untuk membantu pencarian kapal selam yang hilang itu."
Hammam menyampaikan bahwa tenaga ahli BPPT ikut diberangkatkan untuk mengoperasikan dan melakukan pengolahan data dari peralatan magnetometer yang akan di-install di kapal BASARNAS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved