Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan alasan federasi sepak bola Indonesia itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya.
Para karyawan yang terkena PHK itu adalah para karyawan di bidang media dan teknik sebanyak 43 orang. Arya menyebut PHK itu harus dilakukan sebagai langkah transformasi PSSI.
"Melakukan transformasi itu tidak bisa hanya di luar, mau tidak mau juga terhadap organisasinya PSSI. Kami sudah minta konsultan untuk
melakukan yang namanya, ke depan PSSI itu harus bagaimana. Kemudian mereka melakukan kriteria-kriteria. Karena kita mau melihat ke depan nih. 2045 gitu ya. Kesiapan organisasi kita bagaimana dan seterusnya-seterusnya," kata Arya dikutip dari keterangan audio yang diterima pewarta di Jakarta, Senin (2/9).
Baca juga : AJI Jakarta dan LBH Pers Desak Perusahaan Gatra Penuhi Hak Karyawan
"Maka dibutuhkanlah yang namanya perubahan di organisasi PSSI. Nah perubahan-perubahan ini dilakukan juga dengan melakukan kriteria dari
masing-masing bagian, dan kriteria dari masing-masing yang dibutuhkan. Nah setelah itu berdasarkan data tersebut, kami melakukan juga langkah-langkah evaluasi, kemudian melakukan Pemutusan Hubungan Kerja," tambahnya.
Selain itu, hal yang menjadi dasar bagi PSSI untuk memecat sejumlah karyawannya karena didapati adanya penggunaan materi gambar dan video milik organisasi oleh oknum karyawan.
"Nah walaupun ada juga ya salah satunya misalnya kemarin tuh ada salah satu karyawan kita yang dia melakukan, kan dia pegang dokumentasi digitalnya kita. Dia itu malah membuat akun sendiri, memanfaatkan aset digital PSSI, dimasukkan ke akun tersebut. Bahkan dilakukan penjualan juga terhadap akun-akun tersebut," ucap Arya.
Baca juga : Kemnaker sudah Komunikasi dengan Tokopedia terkait PHK Karyawan
Arya menambahkan pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah dilaporkan kepada pimpinan bagian tersebut, tetapi tidak ada tindakan yang diambil
oleh sosok yang bertanggung jawab.
Pelanggaran lain yang juga dilakukan oknum karyawan adalah monetisasi video-video milik PSSI yang ditayangkan melalui Youtube.
Arya menyebut bahwa penghasilan iklan Youtube (adsense) dari video-video tersebut dikirimkan ke rekening milik pribadi, dan bukan PSSI.
Meski terdapat masalah PHK, tetapi Arya menegaskan persiapan timnas untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia, tidak mengalami gangguan.
"Nah untuk persiapan kita melawan Australia, kita sih tidak akan terganggu ya. Mudah-mudahan tidak terganggu karena kita melakukan
perubahan-perubahan dan bisa secara profesional. Jadi memang kalau PSSI mau berubah ya harus melakukan transformasi, terutama di tubuhnya sendiri," pungkas Arya. (Ant/Z-1)
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Di sebagian besar perusahaan kini memiliki setidaknya tiga hingga empat generasi yang berinteraksi setiap hari.
Acara tahunan yang dihadiri khusus management ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penghargaan atas dedikasi dan kontribusi luar biasa mereka.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir menyoroti isu kelangkaan BBM di SPBU swasta dan kabar dirumahkannya sebagian karyawan.
Hingga awal 2025, lebih dari 57.000 tenaga kerja telah mengikuti program pelatihan IWIP dan WBN.
Deloitte Global Human Capital Trends Survey (2025) mengungkap lebih dari dua pertiga (66,6%) pekerja merasa sistem evaluasi kinerja mereka tidak adil dan kurang setara.
Bagi Hanasui, perjalanan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bentuk nyata apresiasi kepada tim yang telah menjadi pilar kesuksesan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved