Kelangkaan BBM SPBU Swasta, Legislator Dorong Pemerintah Perkuat Komunikasi Publik

ANGGOTA Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir menyoroti isu kelangkaan BBM di SPBU swasta dan kabar dirumahkannya sebagian karyawan. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik agar kebijakan strategis sektor energi tidak disalahpahami.

“Saya melihat ini bukan soal salah atau benar kebijakannya, tapi soal bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan. Pemerintah punya niat baik menjaga ketahanan energi dan devisa, tapi karena kurang tersampaikan dengan baik, publik menganggap seolah-olah pemerintah menghambat,” ujar Jalal dalam keterangan di Jakarta, Kamis (2/10).

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa kebijakan pengaturan impor BBM oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga keseimbangan neraca migas, mengurangi ketergantungan impor, dan melindungi devisa negara.

Baca juga : Bahlil Sebut SPBU Swasta Sepakat Beli Bahan Bakar Dasar dari Pertamina

Namun, tanpa penjelasan yang memadai, publik bisa keliru menilai dan menganggap kebijakan tersebut sebagai penyebab kelangkaan di SPBU swasta.

“Padahal data menunjukkan kuota impor SPBU swasta tidak dikurangi, bahkan naik dibanding tahun lalu. Kelangkaan justru terjadi karena penjualan meningkat tajam dan kuota tahunan habis lebih cepat. Ini fakta yang penting untuk disampaikan ke publik,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kabar adanya perumahan karyawan SPBU swasta, padahal secara bisnis mereka sedang meraih keuntungan besar karena lonjakan permintaan.

Baca juga : Pemerintah Diingatkan soal SPBU Swasta Gunakan Strategi Nonpasar

Ia mengutip pandangan sejumlah pengamat yang menilai tidak ada alasan logis bagi SPBU swasta untuk merumahkan pegawainya.

“Kalau penjualan naik dan laba meningkat, mestinya justru ada ruang untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai pekerja dikorbankan di tengah cuan perusahaan yang naik,” tuturnya.

Pria yang kerap disapa Haji Jalal ini mendorong Kementerian ESDM dan Badan Komunikasi Pemerintah untuk proaktif menjelaskan kebijakan impor satu pintu. Selain itu memastikan kebijakan tersebut memang menguntungkan rakyat dan negara.

“Komunikasi publik itu kunci. Rakyat harus tahu bahwa pemerintah bekerja untuk melayani rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Jelaskan dengan jujur dan terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman,” imbuhnya.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja dan transparansi kebijakan agar publik memiliki kepercayaan penuh terhadap arah kebijakan energi nasional.

Haji Jalal mengajak masyarakat untuk lebih mencintai dan mendukung produk dalam negeri, termasuk BBM yang diproduksi Pertamina. “Kalau kita ingin mandiri energi, ya harus mulai dengan mendukung produk bangsa sendiri. Pemerintah memperbaiki mutu dan layanan, rakyat pun ikut membangun loyalitas,” pungkasnya. (Ifa/M-3)