Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan. Kasus tersebut menyasar sektor perpajakan.
"Terkait restitusi pajak," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui keterangan tertulis, Rabu (4/2).
Fitroh belum memerinci jumlah pihak yang ditangkap. Ia hanya menyebut ada pejabat pajak yang kini dimintai keterangan.
Sebelumnya, Fitroh mengatakan bahwa dugaan tindak pidana korupsi dalam OTT ini belum dapat dirinci. Identitas pihak-pihak yang diamankan juga belum dapat disampaikan secara lengkap. Namun, ia menyebut OTT dilakukan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam saat menggelar OTT. Nasib pihak-pihak yang terjaring akan diumumkan melalui konferensi pers resmi.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan menghormati proses OTT yang terjadi di lingkungan KPP Banjarmasin.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
DJP juga mengimbau seluruh pihak untuk menunggu keterangan resmi dari KPK sebagai pihak yang berwenang menangani perkara tersebut.
“Direktorat Jenderal Pajak bersikap sangat kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Rosmauli, dikutip dari Antara, Rabu (4/2).
Untuk detail kejadian dan penjelasan lebih lanjut, DJP menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. (Ant/P-4)
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Korupsi Pati, Bupati Sudewo, pemerasan bupati pati, Perangkat Desa Pati, KPK, Sunarwi, Syaiful Arifin, OTT Pati.
KPK membantah klaim eks Menag Yaqut soal alasan keselamatan jiwa dalam pembagian kuota haji. Penyidik sita bukti uang dan aset yang diduga jadi dasar transaksi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri komunikasi antara Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin (ALB) dengan Sudewo (SDW) saat masih menjabat sebagai Bupati Pati.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved