Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, sejumlah pihak di Kalimantan Selatan (Kalsel) terjaring dalam operasi tersebut.
“Benar (ada OTT) di Kalsel,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui keterangan tertulis, Rabu (4/2).
Fitroh belum memerinci dugaan tindak pidana korupsi dalam OTT tersebut. Identitas pihak-pihak yang diamankan juga belum dapat disampaikan secara rinci. Namun, perkara ini diketahui menyeret pejabat pajak.
“KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Banjarmasin,” ujar Fitroh.
Ia menambahkan, jumlah pihak yang ditangkap masih belum dapat dipastikan karena rangkaian OTT masih berlangsung.
“Masih pendalaman,” ucap Fitroh.
Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT. Perkembangan kasus ini akan disampaikan melalui konferensi pers resmi. (Can/P-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat ekosistem industri halal di wilayah tersebut guna meningkatkan daya saing global industri dan UMKM.
GUBERNUR Kalimantan Selatan Muhidin mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan meski terdapat perbedaan dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Pembahasan tidak hanya menyangkut koordinasi lintas sektor antara daerah dan pusat.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menyediakan Program Mudik Gratis Pemprov Kalsel bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran 2026 di kampung halaman.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved