Polri mesti di Bawah Presiden demi Jaga Stabilitas Kelembagaan

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai langkah DPR RI yang menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden sebagai keputusan yang tepat. Itu dinilai bisa menjaga kejelasan politik hukum dan stabilitas kelembagaan.

Ngasiman, yang akrab disapa Simon, mengatakan penegasan tersebut mencerminkan pemahaman DPR atas pentingnya kepastian posisi Polri dalam sistem demokrasi. Menurutnya, kejelasan struktur komando membantu meredakan polemik yang berkembang di ruang publik.

“DPR telah mengambil langkah yang tepat dan moderat. Ini memberikan kepastian bagi Polri sekaligus menenangkan ruang publik dari polemik yang tidak perlu,” ujar Simon.

Baca juga : Sikap Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian Dinilai untuk Jaga Fondasi Demokrasi

Ia menilai kepastian kelembagaan penting agar Polri dapat fokus menjalankan tugas utama, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat hingga penegakan hukum dan pelayanan publik. Perdebatan berkepanjangan mengenai struktur organisasi, kata dia, justru berpotensi mengganggu konsentrasi institusi.

“Polri butuh kepastian untuk bekerja optimal, bukan wacana yang berlarut-larut,” katanya.

Simon juga mengapresiasi sikap Polri yang dinilainya tetap profesional dan tidak reaktif di tengah dinamika politik. Menurutnya, Polri memilih menjaga kinerja dan stabilitas internal ketimbang terlibat dalam polemik terbuka.

Baca juga : DPR Tegaskan Kompolnas bukan Lembaga Pengawas Polri

“Sikap tenang dan profesional Polri patut diapresiasi,” ujarnya.

Dalam pandangannya, menempatkan Polri di bawah Presiden merupakan pilihan logis dalam sistem presidensial karena memperjelas garis tanggung jawab. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa posisi tersebut tetap harus disertai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.

“Polri di bawah Presiden bukan berarti tanpa batas. Profesionalisme dan kontrol tetap kunci,” tegas Simon.

Ia menilai DPR memahami pentingnya keseimbangan antara kewenangan dan pengawasan sehingga tidak mendorong perubahan struktural yang drastis. Stabilitas kelembagaan, lanjutnya, juga merupakan bagian dari agenda reformasi institusi.

“Reformasi tidak selalu berarti mengubah struktur, tapi memastikan sistem berjalan sehat,” katanya.

Menutup pernyataannya, Simon berharap posisi Polri di bawah Presiden dapat memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan publik. Ia menekankan pentingnya penguatan transformasi struktural, kultural, dan instrumental agar Polri semakin modern, adaptif, dan dipercaya masyarakat.

“Transformasi Polri bukan sekadar perubahan sistem, tetapi perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh personel. Tujuannya satu, menghadirkan Polri yang semakin presisi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (Ant/E-3)