Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
POLEMIK yang berkembang di ruang publik terkait wacana Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menuai beragam tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyampaikan sikap tegas dan jelas dalam mendukung posisi Polri tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI, Ali Hanafiah, menegaskan bahwa KNPI mendukung penuh Polri sebagai institusi negara yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, sebagaimana diamanatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“KNPI dengan tegas menyatakan dukungan agar Kepolisian Republik Indonesia tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia. Kami berharap polemik terkait Reformasi Polri ini dapat segera berakhir dan tidak menimbulkan kegaduhan yang berlarut-larut di tengah masyarakat,” ujar Ali dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (28/1).
Menurutnya, stabilitas kelembagaan Polri sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, setiap wacana reformasi harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional, objektif, dan bertujuan memperkuat institusi, bukan justru melemahkannya.
KNPI juga mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya kalangan pemuda, untuk tetap mengedepankan semangat persatuan, rasionalitas, dan kedewasaan dalam menyikapi dinamika kebangsaan, termasuk isu Reformasi Polri.
“Dukungan kami jelas dan tegas, bahwa Polri harus tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia demi menjaga stabilitas nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (E-4)
Adapun delapan poin utama yang tertuang dalam Piagam Pemuda Riau untuk Indonesia, yakni menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam menyampaikan pendapat sesuai aturan perundang-undangan.
Ketua Umum KNPI mengatakan angkah parpol memberikan sanksi nonaktif pada anggota DPR yang telah menyakiti hati publik merupakan upaya menipu publik. ia mendesak pemecatan anggota DPR tersebut
Deklarasi dukungan penuh PP GPI kepada Rahayu Saraswati untuk maju sebagai Calon Ketua Umum DPP KNPI pada periode mendatang.
Perayaan HUT ke-52 KNPI ini menjadi titik konsolidasi penting dalam menegaskan peran strategis pemuda sebagai garda depan perubahan dan pembangunan nasional.
KNPI sangat serius mengawal pemuda untuk menyongsong bonus demografi demi bersaing dengan kemajuan global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved