Kejagung Dalami Unsur Pidana 28 Perusahaan Tambang dan Kebun yang Izinnya Dicabut Prabowo

Survei Indikator Politik: Perhatian Publik pada Kasus Chromebook Meningkat

HASIL survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2), mencatat adanya peningkatan perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Publik Apresiasi Kejagung Tampilkan Bukti Uang Hasil Sitaan Rp6,6 T

Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.

Survei Indikator: Kejaksaan Agung jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya, Rekor dalam 2 Tahun

Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.

Kasus Chromebook Kemendikbudristek, Saksi Kembalikan Rp5,1 Miliar dengan Alasan Ini

Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.

Kejagung Cermati Dinamika Pemberian Kuota Pupuk

Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.

Ada Bau Korupsi? Kejagung Pantau Fenomena Anjloknya IHSG

Syarief mengatakan, pihaknya kini tengah mengumpulkan sejumlah fakta atas penurunan IHSG.

28 Izin Pertambangan dan Perkebunan yang Izinnya Dicabut Bakal Diurus Kemeninves dan Danantara

Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.

DPD RI Inventarisasi Kerusakan Lingkungan, Pencabutan Izin 28 Korporasi jadi Peringatan Keras

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD RI) menyatakan telah menginventarisasi berbagai persoalan terkait aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.

KLH Kaji Pemulihan Ekosistem Sumatra setelah Pencabutan Izin 28 Perusahaan

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) tengah melakukan kajian lingkungan menindaklanjuti pencabutan izin 28 perusahaan yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan

Pencabutan Izin 28 Korporasi di Sumatra Harus Diikuti Langkah Pemulihan Hak Rakyat atas Tanah

KONSORSIUM Pembaruan Agraria (KPA) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 korporasi yang terbukti melakukan perusakan hutan.

Pencabutan Izin 28 Perusahaan oleh Presiden Prabowo Sinyal Negara Akui Kerusakan Ekologis

Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan

Mutu dan Inklusivitas Pendidikan

Deklarasi Kuala Lumpur 2025 dan Masa Depan KHGT

Pencabutan Subsidi Layanan Kesehatan Warga Miskin

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia