Kejagung Dalami Unsur Pidana 28 Perusahaan Tambang dan Kebun yang Izinnya Dicabut Prabowo

Kejagung Pantau Sidang Nadiem Makarim Cs untuk Buka Kasus Baru

Syarief meyakini masih banyak dugaan rasuah yang bisa dikembangkan dalam proyek tersebut. Persidangan diyakini akan mengungkap fakta baru.

Cegah Kriminalisasi Guru, Legislator Usulkan Pemberian Hak Imunitas

Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.

Kejagung Buka Kasus Baru Soal Impor Minyak Mentah

Anang menjelaskan, kejadian rasuah dalam kasus ini berkisar pada tahun 2023 sampai 2025. Kasus ini diusut atas laporan masyarakat.

Penegakan Hukum Terkait Tata Kelola Kuota Pupuk Dinilai Krusial

BPK menyoroti mekanisme pelaksanaan penjualan urea dan amonia yang dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik

Dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Publik, Kejagung Diminta Ambil Langkah Nyata

Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.

Pencabutan Izin 28 Korporasi di Sumatra Harus Diikuti Langkah Pemulihan Hak Rakyat atas Tanah

KONSORSIUM Pembaruan Agraria (KPA) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 korporasi yang terbukti melakukan perusakan hutan.

Pencabutan Izin 28 Perusahaan oleh Presiden Prabowo Sinyal Negara Akui Kerusakan Ekologis

Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan

Saham Sektor SDA Melemah di Tengah Pencabutan Izin PBPH 28 Perusahaan

Tekanan jual masih mendominasi pergerakan pasar saham domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat melemah signifikan pada perdagangan Rabu (21/1

KLH Tindak Lanjuti Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Sumatra oleh Presiden Prabowo Subianto

KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra

LBH Padang: Pencabutan Izin Lingkungan 28 Perusahaan oleh Presiden Prabowo Harus Lewat Keppres, bukan Sekadar Rilis

LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia