Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan setelah bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperbaiki infrastruktur vital di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Pria yang akrab disapa Aher ini menegaskan bahwa langkah pemerintah tersebut merupakan cermin keseriusan negara dalam merespons dampak bencana secara komprehensif.
“Alokasi anggaran tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah. Pemulihan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan warga, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi di daerah terdampak,” ujar Aher melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (10/1/2026).
Berdasarkan data Kemendagri, total anggaran Rp59,25 triliun tersebut dirinci untuk tiga wilayah utama yang terdampak paling parah, yakni Aceh sebesar Rp33,75 triliun, Sumatra Barat sebesar Rp13,5 triliun, dan Sumatra Utara sebesar Rp12 triliun
Mantan Gubernur Jawa Barat itu menjelaskan dana tersebut akan difokuskan pada perbaikan kerusakan berat, mulai dari sekolah, jembatan, fasilitas kesehatan, hingga kantor desa dan sarana pemerintahan lainnya.
Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI itu mengingatkan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas lembaga dalam penggunaan anggaran tahun 2026 ini. Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak boleh dilakukan secara sektoral agar setiap rupiah yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran.
“Penting adanya orkestrasi kebijakan dan anggaran yang solid. Negara harus hadir secara nyata di tengah masyarakat. Dengan sinergi yang kuat dan pengawasan ketat, kita optimistis wilayah terdampak dapat bangkit lebih cepat,” katanya. (H-4)
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Ia menegaskan kondisi tersebut menuntut penguatan kesiapsiagaan dari berbagai sektor, terutama dalam menghadapi potensi dampak cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor menerima dan mencatat laporan yang masuk ada 17 kejadian bencana selama dua hari tersebut.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J. Rumambi, menekankan perlunya penguatan skema Pendanaan Risiko Kebencanaan (Disaster Risk Financing)
Rasa empati yang tinggi merupakan modal kemanusiaan yang mulia, terutama saat menghadapi situasi krisis berkepanjangan seperti bencana alam.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk mengembalikan fungsi gunung sebagai 'pananggeuhan' atau tempat untuk bersandar.
Paparan berulang terhadap konten bencana, baik berupa gambar, video, maupun narasi emosional, dapat memicu respon stres yang serupa dengan mereka yang mengalami peristiwa tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved