Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan setelah bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperbaiki infrastruktur vital di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Pria yang akrab disapa Aher ini menegaskan bahwa langkah pemerintah tersebut merupakan cermin keseriusan negara dalam merespons dampak bencana secara komprehensif.
“Alokasi anggaran tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah. Pemulihan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan warga, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi di daerah terdampak,” ujar Aher melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (10/1/2026).
Berdasarkan data Kemendagri, total anggaran Rp59,25 triliun tersebut dirinci untuk tiga wilayah utama yang terdampak paling parah, yakni Aceh sebesar Rp33,75 triliun, Sumatra Barat sebesar Rp13,5 triliun, dan Sumatra Utara sebesar Rp12 triliun
Mantan Gubernur Jawa Barat itu menjelaskan dana tersebut akan difokuskan pada perbaikan kerusakan berat, mulai dari sekolah, jembatan, fasilitas kesehatan, hingga kantor desa dan sarana pemerintahan lainnya.
Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI itu mengingatkan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas lembaga dalam penggunaan anggaran tahun 2026 ini. Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak boleh dilakukan secara sektoral agar setiap rupiah yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran.
“Penting adanya orkestrasi kebijakan dan anggaran yang solid. Negara harus hadir secara nyata di tengah masyarakat. Dengan sinergi yang kuat dan pengawasan ketat, kita optimistis wilayah terdampak dapat bangkit lebih cepat,” katanya. (H-4)
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
BMKG Samarinda mengeluarkan peringatan dini potensi banjir dan longsor di Kalimantan Timur (Kaltim) periode 11-20 Maret 2026 akibat curah hujan tinggi.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Identifikasi trauma pada anak memerlukan kepekaan khusus karena mereka belum mampu mengomunikasikan perasaan mereka secara verbal.
Banyak orang, baik penyintas maupun relawan, cenderung mengabaikan kondisi mental mereka sendiri karena fokus utama tersita untuk menolong keluarga atau memenuhi kebutuhan dasar.
BPBD Kabupaten Majalengka mencatat mulai 1 Januari hingga 18 Februari 2026 telah terjadi 152 kejadian bencana di Kabupaten Majalengka.
Masyarakat diharapkan terus memantau informasi cuaca resmi agar dapat melakukan mitigasi mandiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved