Eks Menag Yaqut Jadi Tersangka, KPK Bongkar Skandal Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dan pembagian kuota haji. Penetapan status hukum itu diputuskan setelah penyidik menggelar ekspose perkara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penetapan tersangka tersebut, meski belum merinci konstruksi hukum secara lengkap.

“Betul, dalam penyidikan perkara kuota haji telah ditetapkan tersangka,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1).

Baca juga : Eks Menag Yaqut Kembali Dipanggil KPK Terkait Kasus Kuota Haji

KPK memastikan pengumuman resmi beserta detail peran tersangka akan disampaikan dalam waktu dekat.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini berakar dari penyimpangan kebijakan pembagian tambahan kuota haji yang diberikan kepada Indonesia. Pemerintah Arab Saudi sebelumnya mengalokasikan 20 ribu kuota tambahan untuk Indonesia dengan tujuan mempercepat antrean jemaah haji reguler yang menumpuk.

Sesuai ketentuan, kuota tambahan tersebut semestinya dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, dalam praktiknya, pembagian justru dilakukan secara tidak proporsional, yakni masing-masing 50 persen, yang diduga membuka ruang kepentingan dan keuntungan tertentu.

Baca juga : KPK Dalami Aliran Uang dan Fasilitas Jemaah Terkait Kasus Kuota Haji

Penyidik KPK menilai kebijakan tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi merugikan jemaah haji reguler yang telah menunggu bertahun-tahun.

Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam teknis penyelenggaraan haji. Sejumlah penyedia jasa travel umrah dan haji khusus turut dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

Kasus ini menjadi sorotan publik lantaran menyentuh sektor ibadah yang sangat sensitif serta menyangkut keadilan distribusi hak jemaah. Penetapan tersangka terhadap mantan menteri menegaskan komitmen KPK untuk menindak dugaan korupsi tanpa pandang jabatan. (Z-10)