Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepanjang tahun 2026. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri diyakini akan mengalami perubahan budaya mendasar yang lebih profesional dan humanis.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan bahwa optimisme ini didasarkan pada kesuksesan Polri dalam mengawal tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepanjang 2025.
"Kami yakin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal membawa perubahan mendasar yang signifikan di Polri sepanjang tahun 2026. Era pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan ruang bagi Polri sebagai tulang punggung penegakan demokrasi hukum," ujar Fernando dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/1).
Menurut Fernando, transformasi Polri bukan sekadar perubahan struktural atau prosedur operasional, melainkan pembangunan karakter dan integritas personel. Ia menilai tuntutan masyarakat saat ini adalah kehadiran polisi yang tegas namun tetap transparan dan akuntabel.
Langkah ini dianggap sejalan dengan visi besar pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan profesional.
"Masyarakat menuntut kepolisian yang tidak hanya tegas, tetapi juga menjadi mitra dalam membangun peradaban bangsa yang lebih baik," tambahnya.
Sebagai lembaga analisis kebijakan publik, RPI memandang keberhasilan transformasi Polri akan berdampak langsung pada stabilitas nasional. Stabilitas tersebut menjadi syarat mutlak bagi berjalannya roda pembangunan ekonomi dan sosial di bawah komando Prabowo-Gibran.
Polri diharapkan menjadi garda terdepan yang memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu serta menjamin setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan.
"Transformasi ini adalah tentang bagaimana memahami peran kepolisian dalam masyarakat demokratis sebagai pelindung, pelayan, dan mitra masyarakat. Keberhasilan ini akan memperkuat kepercayaan publik yang menjadi modal utama Polri dalam menjalankan fungsinya," pungkas Fernando. (E-3)
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Transformasi dan reformasi internal Polri kembali menjadi sorotan publik seiring berbagai langkah pembenahan yang tengah dijalankan institusi tersebut.
PRESIDEN Prabowo tengah mempersiapkan transformasi Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved