Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SETIDAKNYA ada 7 kepala daerah yang dalam kasus korupsi turut melibatkan anggota keluarga (istri/suami/ayah/adik). Kasus-kasusnya mencakup suap sengketa Pilkada, jual-beli jabatan, perizinan, hingga dugaan ijon proyek.
Artikel ini merangkum nama, jabatan, relasi keluarga, tahun, dan ringkasan perkara agar mudah dipahami dan mudah dicari.
| No | Nama Kepala Daerah | Jabatan | Anggota Keluarga | Hubungan Keluarga | Tahun Kasus | Ringkasan Perkara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budi Antoni Aljufri | Bupati Empat Lawang | Suzanna Budi Antoni | Istri | 2015 | Suap terkait sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi |
| 2 | Ade Kuswara Kunang | Bupati Bekasi | HM Kunang | Ayah | 2025 | Dugaan suap dan praktik “ijon proyek” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi |
| 3 | Puput Tantriana Sari | Bupati Probolinggo | Hasan Aminuddin | Suami | 2021 | Kasus jual-beli jabatan kepala desa |
| 4 | Ade Swara | Bupati Karawang | Nurlatifah | Istri | 2014 | Suap terkait perizinan dan rekomendasi SPPR |
| 5 | Romi Herton | Wali Kota Palembang | Masyitoh | Istri | 2014 | Penyuapan terkait sengketa Pilkada Palembang di Mahkamah Konstitusi |
| 6 | Gatot Pujo Nugroho | Gubernur Sumatra Utara | Evy Susanti | Istri | 2015 | Suap hakim PTUN Medan terkait perkara bantuan sosial |
| 7 | Ratu Atut Chosiyah | Gubernur Banten | Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) | Adik | 2013 | Suap sengketa Pilkada Lebak dan perkara alat kesehatan |
Intinya: kasus suap terkait sengketa Pilkada di MK (tahun 2015), dikaitkan dengan Akil Mochtar.
Kata kunci terkait: sengketa Pilkada, MK, suap, Empat Lawang.
Intinya: dugaan suap/“ijon proyek” di lingkungan Pemkab Bekasi (tahun 2025).
Kata kunci terkait: ijon proyek, Bekasi, dugaan suap, proyek pemerintah.
Intinya: kasus jual-beli jabatan kepala desa (tahun 2021), melibatkan pasangan yang juga memiliki posisi politik nasional.
Kata kunci terkait: jual beli jabatan, kepala desa, Probolinggo, suap.
Intinya: suap terkait urusan perizinan/SPPR (tahun 2014).
Kata kunci terkait: perizinan, SPPR, suap, Karawang.
Intinya: penyuapan terkait sengketa Pilkada Palembang di MK (tahun 2014).
Kata kunci terkait: Pilkada Palembang, MK, suap.
Intinya: suap hakim PTUN Medan terkait perkara bansos (tahun 2015).
Kata kunci terkait: bansos, PTUN Medan, suap hakim.
Intinya: suap sengketa Pilkada Lebak di MK dan perkara lain terkait alkes/gratifikasi (tahun 2013).
Kata kunci terkait: Pilkada Lebak, MK, alkes, gratifikasi.
FAQ
1. Apa yang dimaksud “kepala daerah terjerat korupsi bersama keluarga”?
Kondisi ketika kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah turut menyeret anggota keluarga inti (istri/suami/ayah/adik), baik sebagai pelaku, perantara, maupun pihak yang diuntungkan.
2. Ada berapa kepala daerah yang tercatat dalam daftar ini?
Dalam daftar ringkas ini ada 7 kepala daerah beserta anggota keluarga yang ikut terseret kasus.
3. Modus yang paling sering muncul apa?
Dari daftar ini, modus yang menonjol meliputi suap sengketa Pilkada, perizinan, jual-beli jabatan, serta dugaan ijon proyek.
4. Kenapa kasus keluarga pejabat sering jadi sorotan?
Karena melibatkan konflik kepentingan, akses kekuasaan yang dekat, dan sering dikaitkan dengan praktik “dinasti politik” yang memperluas pengaruh keluarga. (Z-10)
Penangkapan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengaturan eksekusi putusan sengketa lahan.
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Setelah diproduksi, minyak mentah bagian milik negara harus diserahkan kepada Pertamina.
Mahsun membandingkan biaya pengangkutan BBM dengan menggunakan terminal BBM OTM dan tidak menggunakan terminal tersebut.
Perkara ini bermula pada November 2012, saat Luhur mengajukan alokasi anggaran pengadaan lahan dalam revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran 2013.
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Dari 40 perkara yang disidangkan, 24 di antaranya diputuskan untuk pemungutan suara ulang.
Menanggapi putusan MK, anggota KPU Riau Nugroho Noto Susanto mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan KPU RI terkait pelaksanaan PSU Pilkada Siak agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Advokat Donal Fariz mengatakan jika MK menghitung penjabat (Pj) atau posisi Wakil Bupati yang menjalankan tugas sebagai Bupati menjadi bagian dari jabatan definitif.
Laporan ke KPU Pasaman itu dilayangkan Wan Vibowo pada 21 September 2024 atau lewat dari masa tanggapan masyarakat yang ditetapkan KPU, yakni pada 15-18 September 2024.
. Sidang lanjutan akan digelar pada 7-17 Februari 2025 mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved