Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PUSAT Polisi Militer (Puspom) TNI melakukan rangkaian penyelidikan mendalam terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam praktik tambang ilegal, ekspor hasil tambang ilegal, dan illegal logging atau pembalakan liar. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut langsung dari perintah Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Freddy Ardianzah, menegaskan bahwa TNI tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun yang melibatkan anggotanya.
"Saat ini Puspom TNI sedang melakukan rangkaian penyelidikan, pendalaman secara menyeluruh terhadap data-data dugaan keterlibatan oknum TNI dalam praktik tambang ilegal, ekspor hasil tambang ilegal, dan illegal logging," ujar Freddy ketika dihubungi, Selasa (16/12).
Freddy mengatakan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya oknum TNI yang terbukti terlibat atau membekingi tambang ilegal, institusi akan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
"TNI berkomitmen menjaga integritas institusi dan tidak mentoleransi pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas anggota TNI–Polri yang terlibat melindungi penyelundupan dan tambang ilegal.
“Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat dan beberapa instansi,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet, Senin (15/12).
“Saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini dan juga kegiatan-kegiatan ilegal. Pelanggaran hukum ini harus kita hadapi dengan serius,” lanjutnya. (P-4)
Penertiban dilakukan mulai Rabu (4/2) dan seterusnya ke depan, sebagai upaya menjaga ketertiban pemanfaatan ruang serta menjamin keselamatan operasional penerbangan di kawasan bandara.
Nenek Saudah mengalami penganiayaan hingga menderita luka serius setelah berupaya menegur praktik pertambangan tanpa izin di wilayah tempat tinggalnya.
Komisi XIII DPR RI menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kasus dugaan pelanggaran pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa seorang warga lanjut usia, Nenek Saudah.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan akan menindaklanjuti data Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Pemulihan bagi Saudah harus mencakup aspek kesehatan, psikologis, hingga jaminan sosial, mengingat status korban sebagai kelompok rentan.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved