Jokowi Harus Buktikan Tuduhannya soal Orang Besar di Balik Isu Ijazah Palsu

PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) harus membuktikan tuduhannya terkait adanya 'agenda' dan 'orang besar' di balik isu ijazah palsu yang kembali mencuat ke publik. 

Jamiluddin mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tersebut harus buktikan secara hukum dan tidak boleh berhenti sebagai insinuasi tanpa kejelasan. Menurutnya, keterbukaan adalah langkah terbaik untuk meredakan kegaduhan dan menjaga persatuan nasional.

“Jokowi memastikan ada agenda dan orang besar di balik isu ijazah palsu. Pernyataan itu jelas menyiratkan bahwa isu tersebut merupakan manuver politik yang sengaja dirancang untuk merusak reputasinya,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Rabu (10/12).

Baca juga : Polda Metro Jaya Segera Gelar Perkara Khusus Perkara Ijazah Jokowi

Ia menilai pengakuan Jokowi yang menyebut dirinya 'mudah menebak' pihak besar di balik isu itu menunjukkan bahwa mantan wali kota Solo tersebut sebenarnya sudah mengetahui sosok yang dimaksud.

“Kalau Jokowi sudah tahu orang besar itu, sebaiknya dibuka saja siapa sosoknya. Itu penting untuk mencegah munculnya fitnah antar sesama anak bangsa,” ujar mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta tersebut.

Menurut Jamiluddin, ketidakjelasan justru berpotensi menimbulkan keresahan dan saling curiga di tengah masyarakat. Ia menilai hal itu bisa menjadi sumber perpecahan yang merugikan bangsa.

Baca juga : Demokrat Bantah Terlibat Polemik Ijazah Jokowi

“Jika tidak dibuka, justru akan memunculkan kecurigaan dan melemahkan soliditas kita. Ini tentu tidak menguntungkan Indonesia yang sedang menghadapi masa sulit,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perpecahan hanya akan menghambat agenda pembangunan yang sedang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih jauh, Jamiluddin menegaskan bahwa pernyataan Jokowi tentang pihak besar di balik isu ijazah palsu harus disampaikan secara terang-benderang agar tidak menimbulkan implikasi hukum.

“Jokowi perlu mengungkap secara jelas siapa orang besar itu. Kalau tidak, ia bisa saja dianggap sebagai pihak yang menyebarkan isu melalui media, yang dalam konteks tertentu dapat berimplikasi pidana,” pungkasnya. (Dev/P-2)