Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat menegaskan tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam polemik tudingan ijazah palsu yang kembali menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan itu disampaikan guna meluruskan anggapan publik setelah komentar salah satu kadernya dinilai mengarah pada isu tersebut.
Juru bicara Partai Demokrat, Diska Putri menekankan bahwa partainya sama sekali tidak pernah ikut terlibat atau diminta terlibat dalam polemik tersebut. Ia menyatakan kebingungan karena polemik ijazah itu kini seolah menyeret banyak pihak, termasuk Demokrat.
“Kami justru ingin menyampaikan bahwa tidak pernah ada arahan atau apa pun untuk ikut dalam polemik ijazah ini,” ujar Diska dalam keterangannya, Jumat (28/11).
Diska menjelaskan, pernyataan Wakil Ketua Umum Demokrat sekaligus anggota Baleg DPR RI, Benny K Harman, yang sempat viral, sebenarnya disampaikan dalam konteks pembahasan RUU Pendidikan dan Dosen, khususnya terkait sertifikasi.
Menurutnya, tidak ada satu pun pernyataan Benny yang secara eksplisit menyinggung nama tertentu. “Pernyataan Pak Benny itu tidak menyebut siapa pun. Jadi kami bingung kenapa malah dianggap sebagai tuduhan,” tegasnya.
Selain itu, Ia juga menegaskan bahwa Demokrat selalu menjunjung politik yang beretika. “Kami selalu diajarkan politik yang santun. Pak SBY itu selalu melakukan politik yang santun,” kata Diska.
Karena itu, ia mempertanyakan alasan yang membuat Demokrat dianggap turut berkepentingan dalam isu yang tengah memanas tersebut. “Tidak pernah ada kebutuhan bagi Partai Demokrat untuk ikut dalam polemik yang berlangsung,” tuturnya. (Dev/P-2)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
Akankah trio Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr Tifa akhirnya ditinggalkan sendirian melawan Jokowi di medan hukum?
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Kepolisian Daerah Metro Jaya menegaskan bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dinyatakan sah dan autentik.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved