Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman meminta publik untuk mengawasi proses penanganan hukum dugaan korupsi pajak yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Itu dinilai penting agar dugaan korupsi itu dapat dituntaskan.
Menurutnya, konsistensi proses hukum akan menentukan apakah publik dapat mempercayai motif penanganannya. "Kalau jalan sampai tuntas, maka kita bisa katakan, apa pun yang menjadi latar belakang kasus ini tidak lagi penting," tutur Zaenur saat dihubungi, Senin (1/12).
Menurutnya, hanya penyelesaian hingga persidangan yang dapat meruntuhkan spekulasi soal adanya agenda tersembunyi. "Apakah ini akan berujung pada penuntutan di persidangan, di pengadilan, atau berhenti di tengah jalan," kata Zaenur.
"Kalau berhenti di tengah jalan, kita bisa menduga ternyata memang kasus digunakan untuk menakut-nakuti, menekan orang, dugaan itu bisa semakin kuat," tambahnya.
Lebih lanjut, Zaenur menilai kasus dugaan korupsi perpajakan didorong oleh besarnya ruang diskresi pejabat pajak yang dapat menentukan nilai pembayaran wajib pajak tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Kondisi itu, menurutnya, telah berulang sejak lama.
Ia menyebut kewenangan luas yang dimiliki pejabat pajak membuka peluang terjadinya praktik permainan angka yang merugikan penerimaan negara. "Ini memang kasus korupsi di bidang perpajakan itu terjadi karena besarnya diskresi yang dimiliki oleh petugas pajak," pungkas Zaenur. (Mir/P-3)
IRV dipantau menggunakan teknologi penginderaan Kejaksaan sebelum ditangkap.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen dan kawan-kawan (dkk) divonis bebas dari kasus dugaan penghasutan pada demonstrasi Agustus 2025 yang berujung ricuh.
KEJAKSAAN Agung atau Kejagung menggeledah kantor Ombudsman RI di Jakarta, Senin (9/3).
Kejagung mengajukan banding atas vonis kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
MAKI mendesak Kejaksaan Agung segera menuntaskan proses hukum terhadap Riza Chalid, termasuk membuka opsi sidang in absentia.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Zaenur juga mengkritik kondisi internal partai politik saat ini yang dinilainya sebagai institusi paling tidak demokratis dalam sistem demokrasi Indonesia.
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
udingan Noel terkait adanya aliran dana ke partai politik nasional yang disebut berinisial “K” tidak cukup disampaikan kepada publik.
Penyelesaian rantai korupsi kepala daerah tidak bisa melalui kebijakan tunggal.
Pukat UGM menilai OTT KPK yang menjerat pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Utara merupakan bukti belum hilangnya permainan mata antara wajib pajak dan pegawai pajak
PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menyebut kebutuhan untuk mengembalikan modal politik menjadi salah satu pendorong korupsi kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved