Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman meminta publik untuk mengawasi proses penanganan hukum dugaan korupsi pajak yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Itu dinilai penting agar dugaan korupsi itu dapat dituntaskan.
Menurutnya, konsistensi proses hukum akan menentukan apakah publik dapat mempercayai motif penanganannya. "Kalau jalan sampai tuntas, maka kita bisa katakan, apa pun yang menjadi latar belakang kasus ini tidak lagi penting," tutur Zaenur saat dihubungi, Senin (1/12).
Menurutnya, hanya penyelesaian hingga persidangan yang dapat meruntuhkan spekulasi soal adanya agenda tersembunyi. "Apakah ini akan berujung pada penuntutan di persidangan, di pengadilan, atau berhenti di tengah jalan," kata Zaenur.
"Kalau berhenti di tengah jalan, kita bisa menduga ternyata memang kasus digunakan untuk menakut-nakuti, menekan orang, dugaan itu bisa semakin kuat," tambahnya.
Lebih lanjut, Zaenur menilai kasus dugaan korupsi perpajakan didorong oleh besarnya ruang diskresi pejabat pajak yang dapat menentukan nilai pembayaran wajib pajak tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Kondisi itu, menurutnya, telah berulang sejak lama.
Ia menyebut kewenangan luas yang dimiliki pejabat pajak membuka peluang terjadinya praktik permainan angka yang merugikan penerimaan negara. "Ini memang kasus korupsi di bidang perpajakan itu terjadi karena besarnya diskresi yang dimiliki oleh petugas pajak," pungkas Zaenur. (Mir/P-3)
HASIL survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2), mencatat adanya peningkatan perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Syarief mengatakan, pihaknya kini tengah mengumpulkan sejumlah fakta atas penurunan IHSG.
udingan Noel terkait adanya aliran dana ke partai politik nasional yang disebut berinisial “K” tidak cukup disampaikan kepada publik.
Penyelesaian rantai korupsi kepala daerah tidak bisa melalui kebijakan tunggal.
Pukat UGM menilai OTT KPK yang menjerat pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Utara merupakan bukti belum hilangnya permainan mata antara wajib pajak dan pegawai pajak
PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menyebut kebutuhan untuk mengembalikan modal politik menjadi salah satu pendorong korupsi kepala daerah.
Zaenur menyoroti dua faktor utama pendorong korupsi kepala daerah yakni kebutuhan mengembalikan modal politik dan lemahnya pengawasan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved