Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman meminta publik untuk mengawasi proses penanganan hukum dugaan korupsi pajak yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Itu dinilai penting agar dugaan korupsi itu dapat dituntaskan.
Menurutnya, konsistensi proses hukum akan menentukan apakah publik dapat mempercayai motif penanganannya. "Kalau jalan sampai tuntas, maka kita bisa katakan, apa pun yang menjadi latar belakang kasus ini tidak lagi penting," tutur Zaenur saat dihubungi, Senin (1/12).
Menurutnya, hanya penyelesaian hingga persidangan yang dapat meruntuhkan spekulasi soal adanya agenda tersembunyi. "Apakah ini akan berujung pada penuntutan di persidangan, di pengadilan, atau berhenti di tengah jalan," kata Zaenur.
"Kalau berhenti di tengah jalan, kita bisa menduga ternyata memang kasus digunakan untuk menakut-nakuti, menekan orang, dugaan itu bisa semakin kuat," tambahnya.
Lebih lanjut, Zaenur menilai kasus dugaan korupsi perpajakan didorong oleh besarnya ruang diskresi pejabat pajak yang dapat menentukan nilai pembayaran wajib pajak tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Kondisi itu, menurutnya, telah berulang sejak lama.
Ia menyebut kewenangan luas yang dimiliki pejabat pajak membuka peluang terjadinya praktik permainan angka yang merugikan penerimaan negara. "Ini memang kasus korupsi di bidang perpajakan itu terjadi karena besarnya diskresi yang dimiliki oleh petugas pajak," pungkas Zaenur. (Mir/P-3)
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
Anang menjelaskan, kejadian rasuah dalam kasus ini berkisar pada tahun 2023 sampai 2025. Kasus ini diusut atas laporan masyarakat.
BPK menyoroti mekanisme pelaksanaan penjualan urea dan amonia yang dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
Pukat UGM menilai OTT KPK yang menjerat pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Utara merupakan bukti belum hilangnya permainan mata antara wajib pajak dan pegawai pajak
PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menyebut kebutuhan untuk mengembalikan modal politik menjadi salah satu pendorong korupsi kepala daerah.
Zaenur menyoroti dua faktor utama pendorong korupsi kepala daerah yakni kebutuhan mengembalikan modal politik dan lemahnya pengawasan
Menurut Zaenur, langkah utama untuk menekan korupsi harus dimulai dari reformasi politik secara menyeluruh, terutama di sektor kepartaian dan sistem pemilihan.
Zaenur Rohman menilai masuknya RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas 2025 jangan hanya pepesan kosong. Ia berharap RUU ini punya daya untuk merampas aset hasil kejahatan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved