Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai wajar dan memaklumi apabila ada pemerintah daerah yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana berskala besar yang terjadi di wilayahnya.
"Contohnya Takengon, itu yang menyampaikan ke kami bahwa dia tidak mampu menangani. Ya memang enggak mungkin mampu, enggak akan mungkin. Kenapa? Karena dia sendiri tertutup (aksesnya). Dia perlu dukungan," kata Mendagri kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, hari ini.
Tito menjelaskan saat terjadi bencana banjir dan longsor di Aceh, akses menuju Takengon terputus sehingga satu-satunya cara untuk mengangkut bantuan, seperti pangan, hanya bisa menggunakan pesawat.
"Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia (Takengon) enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, tapi pusat yang mengambil alih, dropping (bantuan logistik) dari Jakarta dan dari Medan," ujarnya.
Pemerintah daerah lain yang juga menyatakan tidak sanggup menangani bencana di daerahnya adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
Tito mengaku paham dengan situasi yang dihadapi para kepala daerah yang wilayahnya sedang menghadapi bencana. Para kepala daerah tersebut memang tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan peralatan dan akses.
"Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah. Memperbaiki yang longsor, tertutup, karena dia terkunci dari utara, dari Lhokseumawe. Juga terkunci dari selatan. Jadi, jalan-jalannya betul-betul putus," ujarnya.
Oleh karena itu, Mendagri meminta semua pihak untuk tidak melihat penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, hanya dari satu sisi.
"Jadi, tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya, lihat kondisinya. Kondisinya nggak akan mungkin mampu," kata Mendagri.(Ant/P-1)
BAYANGKAN sebuah tsunami menghantam pulau tak berpenghuni di salah satu gugus kepulauan Indonesia, menyapu bersih pohon dan berbagai habitat.
Narasi pemerintah yang 'menenangkan' berpotensi berubah menjadi normalisasi terhadap bencana yang tidak murni disebabkan oleh fenomena alam.
BANYAK pelajaran yang dapat diambil dari bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
PEMERINTAH belum lama ini mencabut aneka izin perkebunan sawit, pemanfaatan hutan, dan pertambangan di beberapa titik di Sumatra.
Dia menjelaskan, tinggi helibox sekitar 73 sentimeter, sementara muatan logistik di dalamnya berada di kisaran 30 sentimeter.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, dari hasil pendalaman sementara terdapat sejumlah kasus yang sudah dan masih diproses.
Menurut Mendagri data by name by address dari pemerintah kabupaten sangat diperlukan.
“Pemberhentian sementara ini memang sudah sesuai aturan. Tapi permintaan presiden agar mendagri langsung mencopot bupati itu yang menimbulkan masalah baru,”
Perintah Prabowo tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat terbatas (ratas).
"Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum. Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain.
DIREKTUR Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, mengapresiasi Kota Bogor yang aktif metindaklanjuti arahan Mendagri Tito Karnavian terkait siskamling
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved