Pakar: Putusan MK Menyampingkan UU ASN

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Yance Arizona menilai Undang Undang Aparatur Sipil (ASN) yang disebut tetap membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil harus dikesampingkan. Itu karena putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah ketentuan dalam UU Kepolisian. 

"UU ASN memperbolehkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil sepanjang diperbolehkan oleh UU Polri. Dalam hal ini, MK telah memberikan putusan bahwa UU Polri tidak membolehkan anggota Polri aktif menduduki Jabatan sipil. Jadi, pihak-pihak tertentu tidak boleh dan tidak bisa menjadikan celah itu untuk mempertahankan rangkap jabatan," jelasnya saat dihubungi, hari ini.

Yance menambahkan, bila pun UU ASN secara normatif dianggap berbeda dengan putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, maka tetap putusan MK yang harus diikuti dan dijalankan. 

Baca juga : Kompolnas: Putusan MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil Harus Dijalankan

Hal itu sesuai dengan Lex Posteriori Derogat Legi Priori, bahwa norma hukum paling baru, dalam hal ini Putusan MK, dan mengesampingkan norma hukum yang lama (UU ASN), apabila terdapat pertentangan norma.

Yance menuturkan, putusan MK memberi batas konstitusional yang jelas bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil di luar fungsi kepolisian. "Putusan ini sebenarnya mengembalikan tafsir konstitusi ke prinsip dasar Reformasi 1998, yaitu pemisahan Polri dari TNI, depolitisasi, dan pembatasan fungsi di luar penegakan hukum," terangnya. 

Putusan tersebut juga dinilai hadir dalam waktu yang tepat setelah Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin pula oleh Mantan Ketua MK, yakni, Jimly Asshiddiqie. Karenanya, putusan MK 114 dinilai bisa menjadi pijakan awal bagi kerja Komisi untuk mempercepat reformasi Polri.

"Putusan MK 114 menghasilkan suatu norma baru yang melarang anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil. Jadi inilah yang perlu dijadikan pegangan oleh seluruh kalangan kedepan, termasuk oleh petinggi Polri, pemerintah, serta DPR dalam proses revisi UU Polri yang tengah berjalan agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda dari norma baru yang telah ditetapkan oleh MK," pungkas Yance. (Mir/P-1)