Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto harus Dilihat secara Proporsional

Tokoh pergerakan mahasiswa era Orde Baru, MS Soelaeman, mengajak publik untuk melihat pemberian gelar pahlawan ansional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto secara proporsional, tidak hanya dari sisi gelap pemerintahannya, tetapi juga dari jasa besar yang telah ia wariskan bagi bangsa.

“Saya tidak menutup mata terhadap pelanggaran HAM di masa itu. Namun, kita juga harus jujur, banyak hal baik yang diwariskan Soeharto bagi pembangunan dan stabilitas bangsa,” ujar Soelaeman.

Soelaeman menilai kepemimpinan Soeharto memiliki dua sisi, yaitu dosa dan jasa. Ia menyebut dosa Soeharto meliputi sejumlah pelanggaran HAM seperti Tragedi 1965, Tanjung Priok, Talangsari, Marsinah, dan Trisakti, serta praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan pembatasan politik rakyat. Namun, di sisi lain, ia menilai Soeharto memiliki jasa besar dalam membangun fondasi ekonomi dan menjaga stabilitas bangsa.

Baca juga : Presidium BEM PTNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

“Soeharto memang punya sisi kelam, tapi juga punya peran besar dalam membangun fondasi ekonomi nasional. Kita tidak bisa menilai sejarah hanya dari satu warna,” ujarnya.

Menurut dia, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, pertumbuhan ekonomi stabil rata-rata 7 persen per tahun, inflasi terkendali, serta keberhasilan program keluarga berencana yang diakui dunia.

“Rakyat hidup tenang, kesempatan kerja terbuka luas, dan Indonesia dikenal di dunia sebagai negara yang stabil,” katanya.

Baca juga : 24 Nama Masuk Prioritas Jadi Pahlawan Nasional, Ada Soeharto?

Meski pernah menjadi korban kekuasaan Orde Baru, Soelaeman mengaku tidak menyimpan dendam terhadap Soeharto. Ia justru menyerukan agar bangsa Indonesia menilai sejarah secara adil.

“Kalau Soekarno dengan segala kesalahannya bisa diangkat menjadi pahlawan nasional, maka Soeharto pun berhak atas penghormatan yang sama,” ujarnya.

Sebagai Penasehat Asosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI), Soelaeman menilai ketimpangan dalam menilai dua tokoh besar bangsa itu mencerminkan ketidakadilan sejarah.

“Kepemimpinan Soeharto adalah cermin kompleksitas bangsa. Ada represi, tapi juga keberhasilan besar. Sejarah harus dibaca dengan nalar, bukan emosi. Dari keberhasilan dan kegagalan masa lalu, kita belajar membangun masa depan yang lebih adil dan berkeadaban,” pungkas Soelaeman. (E-3)