Viral Pesan Diduga dari Hasto Ajak Pihak Eksternal Tolak Gelar Pahlawan Soeharto

SEBUAH tangkapan layar beredar soal percakapan yang diduga berasal dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di grup WhatsApp internal partai.  Dalam screenshot yang beredar, Hasto disebut meminta jajaran partai untuk mengajak pihak eksternal menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

“Tugas kita mendorong pihak-pihak eksternal partai untuk menolak pemberian gelar tersebut. Jadi terus lakukan penggalangan opini,” demikian kutipan pesan yang dikaitkan dengan Hasto dalam percakapan itu.

Dalam pesan yang sama, Hasto juga menekankan pentingnya membangun opini publik agar menolak gelar tersebut. Disebutkan pula bahwa arahan ini merupakan hasil diskusi internal berdasarkan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam rapat di DPP pada pekan sebelumnya.

Baca juga : Anak Muda NU Sebut Rencana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto tak Adil

“Rekan-rekan DPP, ini hasil diskusi dari beberapa teman. Diskusi ini dibuat berdasarkan arahan Ibu Ketua Umum dalam rapat DPP minggu lalu dan juga arahan melalui pernyataan di Blitar,” tulis Hasto dalam kutipan yang beredar.

Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Hasto Kristiyanto maupun PDI Perjuangan mengenai kebenaran tangkapan layar tersebut, namun peredaran pesan ini telah memicu berbagai reaksi publik di media sosial.

Sementara itu, hari ini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk  mengumumkan sepuluh nama pahlawan nasional, Senin (10/11). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
mengungkapkan nama-nama itu di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto.

Baca juga : DPP GAN Dukung Pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

"Kurang lebih 10 nama. Ya masuk, masuk (nama Soeharto)," ujar Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam.

Prasetyo menjelaskan bahwa penetapan nama-nama tersebut telah melalui proses finalisasi dalam rapat terbatas yang turut dihadiri Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu.

Presiden, ujar dia, mendapat masukan dari pimpinan DPR dan MPR. Presiden, menurut dia, meminta pandangan dari berbagai tokoh sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan gelar pahlawan. (Ant/H-4)