PKB Masih Tunggu Keterangan KPK soal OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akhirnya angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kadernya, Gubernur Riau Abdul Wahid.

Cak Imin menegaskan partainya akan mengikuti seluruh perkembangan yang disampaikan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Baca juga : Hari Ini, KPK Umumkan Status Hukum Gubernur Riau Abdul Wahid

“Kita tunggu saja apa yang disampaikan KPK. Kita menunggu saja,” ujar Cak Imin di Jakarta, Rabu (5/11).

Ia mengaku belum memberikan instruksi apapun kepada para kader PKB di daerah terkait kasus tersebut. 

Menurutnya, partai masih fokus memantau langkah-langkah yang dilakukan KPK.

Baca juga : OTT Gubernur Riau: Penyerahan Uang Rp1,6 Miliar Ternyata Bukan yang Pertama

“Ya tentu kita lihat dulu. Belum ada instruksi apa pun,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan partainya juga masih menunggu penjelasan resmi dari KPK. Ia mengaku belum mendapatkan informasi lengkap mengenai penangkapan Abdul Wahid.

“Ya kita tunggu dulu keterangan resmi dari KPK. Karena kasusnya kan kita belum paham, kemarin baru dapat informasi bahwa beliau dimintai keterangan, seperti apa detailnya kita belum tahu,” ujar Cucun.

Cucun menambahkan, PKB belum bisa menentukan langkah apapun sebelum memperoleh kejelasan mengenai status hukum Abdul Wahid.

“Setelah itu nanti kita akan melihat apakah keterangan dari KPK ini sudah betul-betul mengarah ke keterlibatan pimpinan daerahnya. Karena, pertama, informasinya hanya dari kepala dinasnya saja,” ucapnya.

Terkait kemungkinan PKB memberikan bantuan hukum kepada Abdul Wahid, Cucun menegaskan partainya belum bisa mengambil keputusan sebelum status hukum sang gubernur jelas.

“Ya kita nunggu dulu. Statusnya kan belum tahu. Belum bisa mengambil langkah apa-apa kita juga,” kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Provinsi Riau, Senin (3/11) malam. 

Dalam operasi tersebut, sepuluh orang diamankan, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat.

“Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sepuluh orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Budi menambahkan, tim penyidik masih berada di lapangan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menghitung jumlah uang yang disita dalam operasi tersebut.

“Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya,” tuturnya.

KPK belum merinci dugaan kasus yang menjerat Abdul Wahid, namun operasi tersebut diduga terkait proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (Z-10)