Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) sekaligus salah satu pelapor kasus ini, Boyamin Saiman menilai Gubernur Riau Abdul Wahid yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya.
Ia mengatakan sebagai kepala daerah harus memiliki kelola yang baik, semangat antikorupsi, dan mengutamakan transparansi. Ia mengatakan ketika ada proyek, promosi-mutasi, atau pemberian izin yang tidak transparan, maka di situ muncul potensi korupsi.
Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto wajib mengingatkan dan memerintahkan kepada kepala daerah dan menterinya untuk menutup peluang korupsi dengan cara transparansi dan akuntabel, dan ada kepastian.
"Misalnya diatur dengan baik, diumumkan, jangan kemudian diarahkan pemenangnya. Izin juga begitu, diberikan kepastian, keterbukaan. Semua orang bisa berizin, berinvestasi, melakukan tambang, bisnis, usaha. Promosi mutasi juga begitu. Dibuat aturan yang benar, keterbukaan. Itu menutup celah untuk korupsi," kata Boyamin kepada Media Indonesia, Selasa (4/11).
Boyamin mengaku prihatin dengan ditangkapnya kepala daerah terkait dugaan korupsi. Operasi yang menjaring Abdul Wahid itu merupakan OTT keenam yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, KPK telah menggelar lima OTT di berbagai daerah dan kementerian.
"Ini menjadi peringatan bagi yang lain ternyata ada korupsi dalam cara apapun bisa dipantau oleh penegak hukum, oleh KPK. Kalau main soal tambang kena oleh Kejaksaan atau kepolisian. Jadi ya kita harapkan ini jadi warning," katanya.
Diketahui, Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (4/11) setelah terjaring OTT. Total, ada sembilan orang dibawa OTT di Riau tersebut.
"Ada sejumlah 9 orang dari 10 orang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke gedung merah putih KPK," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 4 November 2025.
Total, ada tiga orang yang masuk dari depan Gedung Merah Putih KPK atas OTT ini. Mereka tiba sekitar pukul 09.35 WIB. Abdul Wahid terlihat menggunakan baju putih saat tiba di Markas KPK. Mereka akan diperiksa lagi oleh tim penangkapan. KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT. Status hukum pihak terjaring akan ditetapkan dalam waktu tersebut. (Faj/P-3)
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved