Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dugaan mark up pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Dugaan ini sebelumnya diungkapkan oleh mantan Menkopolhukam, Mahfud MD.
“Kami tidak menunggu, kami tentu mencari juga informasi,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).
Asep mengatakan, KPK memiliki sumber daya untuk mencari informasi, terkait dugaan rasuah. Tapi, KPK terbuka jika Mahfud mau memberikan data atas klaimnya di ruang publik.
“Silakan untuk disampaikan kepada kami untuk mempermudah dan mempercepat (pencarian informasi),” ucap Asep.
Menurutnya, pengumpulan informasi terkait dugaan rasuah ini menjadi langkah penting KPK. Meski begitu, Asep enggan merinci lebih jauh data yang tengah dikumpulkan.
“Kami (sedang) mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait,” ujar Asep.
Sebelumnya, Mahfud MD melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025 mengungkapkan dugaan adanya penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek kereta cepat Whoosh.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," kata dia.
Mahfud mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas lonjakan biaya tersebut. "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up.Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini." ujarnya. (Ant/P-4)
KPK menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh. Aset milik negara diduga dijual kembali ke negara dalam pengadaan lahan
KPK menegaskan tetap melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh meski Presiden Prabowo Subianto tanggung jawab utang Whoosh
KPK menegaskan penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh tetap berlanjut, meski Presiden Prabowo menyatakan siap menanggung utang proyek tersebut.
Budi meminta masyarakat menyerahkan proses pengusutan kasus ini kepada KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan korupsi atau penggelembungan dana pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih terus berjalan.
Eks penyidik KPK M. Praswad Nugraha menilai dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) mudah diungkap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved