Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini tidak akan mengalami kesulitan dalam menelusuri dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Mantan penyidik KPK, M. Praswad Nugraha, menilai pola permainan dalam kasus ini bukan hal baru dan relatif mudah diungkap.
"Hal tersebut mengingat indikasi dari kasus ini mensyaratkan adanya mark up yang merupakan salah satu modus biasa dalam proses pengadaan barang dan jasa," kata mantan Penyidik KPK M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Jumat (31/10).
Menurutnya, KPK telah berpengalaman menangani kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan hanyalah menelusuri siapa pihak yang memberikan persetujuan atas besaran anggaran proyek tersebut.
"KPK hanya perlu untuk mendalami siapa saja yang menyetujui nilai dari pengadaan yang dilakukan sehingga menyebabkan negara harus membayar lebih," ucap Praswad.
Praswad yakin kasus ini cepat diselesaikan KPK. Ia menilai tingkat kerumitannya tidak terlalu tinggi.
"Artinya tidak dibutuhkan kemampuan yang sangat luar biasa dalam pengungkapan kasus ini apabila dilakukan secara independen. Saya percaya bahwa penyelidik dan penyidik KPK dapat menyelesaikan kasus ini secara optimal ketika proses penegakan hukumnya dapat dilakukan secara independen," terang Praswad.
Sebelumnya, KPK membuka penyelidikan atas dugaan mark up dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Isu rasuah itu bergulir usai viralnya pernyataan eks Menko Polhukam Mahfud MD.
"Sudah pada tahap penyelidikan," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, melalui keterangan tertulis, Senin (27/10).
Asep belum memerinci perkembangan data rasuah yang ditemukan KPK. Informasi di tahap penyelidikan sangat dirahasiakan. (P-4)
GENERAL Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa turut buka suara menjawab pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal proyek Whoosh.
MANTAN Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Praswad Nugraha, meminta penanganan kasus dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, transparan dan independen.
MANTAN Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Praswad Nugraha menilai kecil kemungkinan terjadi suap atau gratifikasi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan korupsi atau penggelembungan dana pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih terus berjalan.
KPK meminta masyarakat tetap menggunakan layanan kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), meskipun proyek transportasi tersebut tengah dalam proses penyelidikan dugaan korupsi.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved