HUT TNI Momentum Penegasan Batas Peran di Ranah Sipil

PENGAMAT militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut HUT ke-80 TNI menjadi momentum penting untuk menengok perjalanan panjang sekaligus menatap arah baru pertahanan Indonesia. 

Ia mengatakan usia delapan dekade bukan hanya simbol kedewasaan institusi militer, tetapi juga titik untuk mengukur sejauh mana transformasi yang sedang berjalan benar-benar menjawab kebutuhan zaman.

Menurutnya, modernisasi TNI yang digencarkan oleh pemerintah saat ini jelas bukan lagi sekadar belanja platform, melainkan usaha perombakan menyeluruh atas doktrin, struktur, dan interoperabilitas. 

Baca juga : HUT ke-80 TNI, Kodim 0502/JU Bagikan 1.000 Sembako dan 1.000 Makan Gratis di Jakarta Utara

Pembangunan kekuatan darat, laut  udara, bahkan siber, harus diarahkan agar TNI benar-benar memiliki daya gentar yang nyata, kemampuan tanggap yang cepat, dan kesiapan menghadapi ancaman non-konvensional maupun bencana kemanusiaan. 

"Langkah ini mestinya disertai pembenahan sumber daya manusia serta pendidikan hukum humaniter dan disiplin militer, karena kekuatan sejati tidak hanya diukur dari persenjataan, tetapi juga dari kehormatan dan profesionalisme prajuritnya," kata Khairul melalui keterangannya, Jumat (3/10).

Khairul menjelaskan di balik pencapaian itu, ada catatan yang tidak bisa diabaikan. Sejumlah insiden kekerasan terhadap warga sipil menjadi pengingat bahwa legitimasi TNI lahir dari kepercayaan rakyat. 

Baca juga : TNI Urus Ranah Sipil Rusak Kepercayaan Masyarakat

Maka dari itu, kata ia, penegakan disiplin dan akuntabilitas harus berjalan tegas dan transparan, agar setiap pelanggaran ditangani secara adil tanpa mencederai nama baik institusi. 

"Penegasan batas peran TNI di ranah sipil juga perlu dijaga, bahwa pelibatan hanya dilakukan jika ada mandat jelas, berbatas waktu, dan selalu dalam koordinasi dengan otoritas sipil," katanya.

Khairul mengatakan UU TNI yang baru disahkan memberikan ruang diskusi lebih luas tentang masa depan relasi sipil-militer. Tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi aturan itu tetap mengutamakan profesionalisme, netralitas politik, dan fokus pada pertahanan negara.

Lebih lanjut, Khairul berharap HUT ke-80 bukan sekadar perayaan, melainkan kesempatan untuk mengoreksi kelemahan sekaligus mengonsolidasikan kekuatan. 

"TNI diharapkan semakin modern secara kemampuan, disiplin secara perilaku, dan dekat dengan rakyat secara legitimasi. Inilah fondasi agar ke depan TNI tetap dipercaya sebagai tentara rakyat, tentara nasional, dan tentara profesional," tandasnya. (Faj/P-2)