Pengembalian Status Direksi BUMN Jadi Penyelenggara Negara Bisa Tekan Praktik Korupsi

KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendukung pemerintah dan DPR untuk mengembalikan status direksi serta komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penyelenggara negara. 

Menurutnya, hal itu penting demi memperkuat akuntabilitas dan menekan praktik korupsi di tubuh BUMN. Dia menilai status direksi dan komisaris sebagai bukan penyelenggara negara justru menimbulkan celah hukum yang berbahaya.

"Karena memang karakteristiknya adalah ini BUMN, uangnya rakyat, masak orang yang menjalankan tugas-tugas dari uang rakyat kemudian bukan penyelenggara negara, dan dianggap swasta? Kalau kerugian dianggap tidak merugikan negara, itu kan salah," ujarnya saat dihubungi, Kamis (25/9). 

Baca juga : BUMN Bisa Jadi Muara Korupsi Akibat Tata Kelola Amburadul Ditambah Konflik Kepentingan dari Wamen Rangkap Jabatan

Ia menegaskan, jika status penyelenggara negara dipulihkan, maka kerugian perusahaan BUMN dapat otomatis dikategorikan sebagai kerugian negara. Hal itu akan membuat pejabat BUMN berpikir ulang untuk menyalahgunakan anggaran.

"Maka kalau kemudian dikembalikan menjadi penyelenggara negara, nanti kalau kerugian perusahaan itu menjadi kerugian negara, supaya mereka tidak mencuri uang BUMN itu, sehingga tidak menjadi korupsi," jelas Boyamin.

Menurut dia, praktik penyimpangan di BUMN sudah menjadi rahasia umum, mulai dari pengaturan proyek, permainan tender, hingga kasus besar di sektor jasa keuangan. Ia mencontohkan skandal Jiwasraya dengan kerugian hingga Rp20 triliun. "Kalau itu dianggap tidak merugikan negara karena mereka bukan penyelenggara negara, itu betul-betul salah," tutur Boyamin.

Baca juga : Polemik Direksi BUMN Bukan Penyelenggara Negara, DPR: Tak Ada yang Kebal Hukum

Dia juga mengingatkan bahwa selama periode reformasi hingga dua tahun lalu, ketika direksi dan komisaris masih berstatus penyelenggara negara, praktik korupsi tetap terjadi. 

Jika status itu dihapus, ia khawatir penyimpangan justru makin parah. MAKI, imbuh Boyamin, tengah menyiapkan langkah hukum untuk menguji Undang-Undang yang menghapus status direksi dan komisaris BUMN sebagai penyelenggara negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, Boyamin menilai pemerintah dan DPR tidak perlu menunggu proses itu. "Kalau ini memang mau dikembalikan lagi, itu sudah sewajarnya, tidak usah menunggu putusan dan digugat lagi oleh masyarakat," kata dia. 

"Saya dukung kalau memang direksi dan komisaris ini dinyatakan sebagai penyelenggara negara karena, ya sudah rahasia umum bahwa BUMN itu korup sehingga harus dijadikan tetap sebagai penyelenggara negara," pungkas Boyamin. (Mir/P-2)