KPK Tegaskan tak Ada Campur Tangan Istana di Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah ada campur tangan Istana Negara dalam penanganan kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Perkara itu dipastikan berjalan maju.

“Kami pastikan bahwa proses penyidikan. Perkara terkait dengan kuota haji ini masih terus berproses di KPK,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

Budi mengatakan, penyidik masih mencari bukti untuk menetapkan tersangka dalam perkara itu. KPK memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait pengusutan perkara ini.

Baca juga : KPK Gandeng PPATK Cari Uang Juru Simpan Kasus Korupsi Kuota Haji

“Di mana, dalam serangkaian pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh KPK, KPK memanggil dan meminta keterangan dari para pihak di Kementerian Agama, pihak-pihak dari asosiasi, pihak-pihak dari biro perjalanan, ataupun pihak-pihak lain yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” ujar Budi.

Menurut Budi, penyidik juga masih mencari kronologi dugaan rasuah dalam kasus ini. Terbilang, ada banyak kuota haji tambahan yang sudah dibagikan pemerintah Indonesia yang masuk dalam objek rasuah dalam kasus ini.

“Didalami lagi teknis pelaksanaannya di lapangan,” ucap Budi.

Baca juga : Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Bendahara Asosiasi Amphuri

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025. (Can/P-1)