Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KAWASAN Gerbang Utama Gedung DPR/MPR yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, masih terpantau sepi. Pantauan Metrotvnews.com pada Jumat (5/9) pukul 10.13 WIB, belum tampak massa aksi demo terkait tuntutan rakyat 17+8.
Suasana di Gerbang Utama Gedung DPR/MPR hanya tampak beberapa awak media dan pedagang keliling. Jalan Gatot Subroto juga masih terpantau lancar dan tidak ada penutupan arus lalu lintas.
Sementara, aparat keamanan terpantau berjaga dari bagian dalam dan luar gerbang utama. Tidak ada instrumen pengamanan khusus yang dilakukan oleh mereka.
Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat mendesak pemerintah dan DPR menindaklanjuti 17 tuntutan mereka yang disuarakan lewat gelombang demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025. Tuntutan itu diberikan deadline per hari ini, 5 September 2025.
Dari 17 tuntutan, beberapa diantaranya ditagih ke DPR. Yakni, meliputi bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). Lalu, publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
Kemudian, dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK). (Fah/P-3)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Generasi muda serta seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terprovokasi maupun dikuasai emosi. Energi bangsa, katanya, harus diarahkan untuk pembangunan, bukan perpecahan.
MASSA membakar sisi barat Gedung Negara Grahadi di Jalan Raya Gubernur Suryo Surabaya dibakar massa yang anarkis pada Sabtu malam sekitar pukul 21.38 WIB.
Suasana jalan dipenuhi kepulan gas air mata, sementara aparat masih melakukan penjagaan ketat untuk mengendalikan massa yang belum sepenuhnya bubar.
Massa lalu berlarian keluar kompleks kantor wali kota setelah api kian membesar, diikuti munculnya asap putih di sekitar Lapangan Mataram.
Sejumlah warga yang sedang menikmati kuliner di sekitar lokasi tersebut terlihat berlarian menyelamatkan diri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved