Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KAWASAN Gerbang Utama Gedung DPR/MPR yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, masih terpantau sepi. Pantauan Metrotvnews.com pada Jumat (5/9) pukul 10.13 WIB, belum tampak massa aksi demo terkait tuntutan rakyat 17+8.
Suasana di Gerbang Utama Gedung DPR/MPR hanya tampak beberapa awak media dan pedagang keliling. Jalan Gatot Subroto juga masih terpantau lancar dan tidak ada penutupan arus lalu lintas.
Sementara, aparat keamanan terpantau berjaga dari bagian dalam dan luar gerbang utama. Tidak ada instrumen pengamanan khusus yang dilakukan oleh mereka.
Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat mendesak pemerintah dan DPR menindaklanjuti 17 tuntutan mereka yang disuarakan lewat gelombang demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025. Tuntutan itu diberikan deadline per hari ini, 5 September 2025.
Dari 17 tuntutan, beberapa diantaranya ditagih ke DPR. Yakni, meliputi bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). Lalu, publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
Kemudian, dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK). (Fah/P-3)
Penaikan iuran JKN bagi peserta mandiri belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan.
Selain RUU Perampasan Aset, Dasco menyebut DPR RI juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Jika pengadaan kendaraan dilakukan melalui impor besar-besaran, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan teknis dan kapasitas produksi dalam negeri.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Generasi muda serta seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terprovokasi maupun dikuasai emosi. Energi bangsa, katanya, harus diarahkan untuk pembangunan, bukan perpecahan.
MASSA membakar sisi barat Gedung Negara Grahadi di Jalan Raya Gubernur Suryo Surabaya dibakar massa yang anarkis pada Sabtu malam sekitar pukul 21.38 WIB.
Suasana jalan dipenuhi kepulan gas air mata, sementara aparat masih melakukan penjagaan ketat untuk mengendalikan massa yang belum sepenuhnya bubar.
Massa lalu berlarian keluar kompleks kantor wali kota setelah api kian membesar, diikuti munculnya asap putih di sekitar Lapangan Mataram.
Sejumlah warga yang sedang menikmati kuliner di sekitar lokasi tersebut terlihat berlarian menyelamatkan diri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved