Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan membuka peluang untuk memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi pengadaan layanan Google Cloud di Kemendikbudristek.
"Semua kemungkinan terbuka," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (30/7).
Budi menjelaskan bahwa KPK akan memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui detail konstruksi perkara, termasuk mereka yang memiliki informasi penting terkait proyek pengadaan tersebut.
Pada hari yang sama, mantan Staf Khusus Mendikbudristek, Fiona Handayani, hadir di Gedung KPK untuk memberikan keterangan. Berdasarkan data internal KPK, Fiona tiba pukul 09.19 WIB dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 17.46 WIB.
KPK sebelumnya telah mengumumkan tengah melakukan penyelidikan awal atas dugaan korupsi terkait penggunaan layanan Google Cloud di lingkungan Kemendikbudristek. Saat ini kasus tersebut masih berada pada tahap penyelidikan, artinya belum ada penetapan tersangka.
KPK juga menegaskan bahwa penyelidikan ini tidak berkaitan langsung dengan kasus pengadaan Chromebook yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Selain itu, KPK sedang menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pengadaan kuota internet gratis di Kemendikbudristek, yang masih berkaitan dengan layanan Google Cloud.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung tengah mendalami kasus korupsi dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019–2022. Kasus ini terkait dengan pengadaan perangkat Chromebook.
Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam perkara tersebut: Jurist Tan (mantan staf khusus Mendikbudristek), Ibrahim Arief (mantan konsultan teknologi), Sri Wahyuningsih (mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek 2020–2021), serta Mulyatsyah (mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek 2020–2021). (Ant/E-3)
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) merespons langkah Presiden Prabowo Subianto serta DPR RI yang mengajukan dan menyetujui abolisi kepada Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.
KEJAKSAAN Agung merespons memori banding yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong pada kasus korupsi impor gula.
Keterangan DVD juga dipakai untuk kasus dugaan suap di Pengadilan Tinggi Jakarta dan MA yang menjerat Zarof. Dia berstatus sebagai saksi dalam dua perkara itu.
Yang terjadi sebenarnya adalah penggunaan logo atau merek PT Antam secara illegal oleh pihak tertentu guna mendapatkan keuntungan secara personal atau kelompoknya.
Kejagung terus menyelidiki dugaan korupsi terkait penyimpangan standar mutu dan takaran beras. Hari ini, Kejagung memanggil 6 perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved