Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menyebut rebranding yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak cukup dengan mengganti logo partai. Jamiluddin menilai rebranding dengan mengganti logo partai belum tentu efektif dalam mendongkrak elektoral PSI.
"Belum jelas memang mengapa PSI melakukan rebranding. Karena itu, relatif sulit untuk menjelaskan efektivitas rebranding hanya melalui perubahan logo partai," kata Jamiluddin, melalui keterangannya, Rabu (16/7).
Jamiluddin menilai biasanya partai melakukan rebranding bila ada masalah. Masalah yang umum bisa jadi karena visi dan misi partai yang belum jelas, pengurus partai dinilai negatif atau tidak mumpuni dan kredibel atau kader partai dan pemilih stagnan atau turun.
Ia mengatakan jawaban atas persoalan itu menjadi dasar bagi partai untuk mengembangkan rencana rebranding yang komprehensif, termasuk perubahan nama, logo, visual, pesan, dan strategi pemasaran politik.
"Jadi, dalam rebranding, logo hanya salah satu diantaranya. Karena itu, rebranding yang hanya mengandalkan perubahan logo tentu efektifitas layak diragukan," katanya.
Jamiluddin mengatakan jika ingin rebranding, PSI harus menjawab persoalan yang sesunguhnya dihadapi partai anak muda tersebut. Tanpa itu, rebranding akan sia-sia dan hanya akan menghabiskan anggaran semata.
"PSI juga harus melakukan rebranding secara komprehensif dan dikomunikasi secara terencana dan terintegrasi ke khalayak yang tepat. Untuk itu, strategi pemasaran politik sangat berperan dalam menentukan keberhasil rebranding," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Steering Committee Kongres PSI Benidiktus Papa, mengatakan bahwa rencananya PSI akan melakukan rebranding partai dalam kongres di Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada 19-20 Juli 2025.
“Di kongres nanti akan ada juga beberapa kejutan-kejutan yang kami siapkan. Salah satunya adalah rebranding Partai PSI yang saya kira bisa menjadi tonggak baru bagaimana Partai PSI ke depan,” kata Benediktus di kantor DPP PSI, Wahid Hasyim Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (12/7).
Benediktus menjelaskan, rebranding PSI dilakukan sebagai bentuk penyegaran partai. Namun, nama partai tidak akan mengalami perubahan. “Terkait dengan perubahan nama, saya kira tidak ada. Tapi di situ kami akan menegaskan bahwa partai PSI adalah partai super-terbuka,” ujar Benediktus.
Sementara itu, Ketua Steering Committee Pemilihan Raya PSI, Andy Budiman, mengatakan bahwa salah satu rebranding yang akan dilakukan ialah pergantian logo partai. “Kami akan mengganti logo. Logonya jadi apa? Nanti tunggu tanggal 19 (Juli),” kata Andy.
Adapun, menjelang kongres, jalan raya di Kota Solo dipenuhi dengan bendera dan spanduk PSI terpasang. Berbeda dengan identitas sebelumnya yang dikenal dengan lambang mawar, PSI kini memperkenalkan logo baru berupa hewan gajah berwarna hitam dan merah.(P-1)
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
SELURUH kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) harus tegak lurus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka setelah keduanya dilantik pada 20 Oktober nanti.
Bagaimana kita menimbang 10 tahun kepemimpinan Jokowi? Berhasilkah dia? Atau, sebaliknya? Perlu atau tidakkah kita berterima kasih kepada Jokowi?
Sikap KPK yang tak kunjung mengumumkan hasil analisa dari klarifikasi penggunaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dikritik
KPK rampung menganalisis klarifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep soal penggunaan jet pribadi untuk bepergian ke Amerika Serikat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved