Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan sosok “Bapak J” yang didapuk menjadi ketua dewan pembina akan diumumkan oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Raja Juli, saat diwawancarai seusai menerima surat keputusan (SK) PSI dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Jumat, mengatakan “Bapak J” itu merupakan sosok yang istimewa. “Nanti Mas Ketum yang nanti akan umumkan ke publik,” katanya singkat.
Kendati demikian, Raja Juli enggan membeberkan waktu pengumuman. “Insyaallah, secepat mungkin,” ucapnya.
Dia pun menampik PSI menahan-nahan sosok J dimaksud. “Enggalah, cari hari baik. Nanti, nanti. Insyaallah istimewa,” tuturnya.
Adapun pada Jumat ini, PSI resmi menerima SK mengenai pengesahan kepengurusan hingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Raja Juli berharap SK yang diterima dari Menteri Hukum akan membawa kabar baik untuk segenap kader PSI.
“Mudah-mudahan ini akan memberikan kabar baik juga bagi PSI untuk terus konsolidasi, dengan target pada 2029 yang akan datang kami bisa menjadi salah seorang pendatang baru di DPR RI,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melantik pengurus DPP PSI periode 2025–2030 di Jakarta, Jumat (26/9). Adapun susunan kepengurusan PSI sebagai berikut.
Dewan Pembina
Ketua: “Bapak J”
Sekretaris: Grace Natalie
Anggota: Kaesang Pangarep, Raja Juli, Kristian Widodo
Mahkamah Partai
Ketua: Nasrullah
Sekretaris: Agus
Anggota: Anthony Winza
Ketua Umum: Kaesang Pangarep
Ketua Harian: Ahmad Ali
Wakil Ketua Umum: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka
Wakil Ketua Umum: Ronald Arisron
Wakil Ketua Umum: Andi Budiman
Wakil Ketua Umum: Endang
Wakil Ketua Umum: Aan rochyanti
Ketua Bidang Politik: Bestari Barus
Ketua Bidang Industri Kreatif: Rony Imanuel (Ant/P-1)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved