Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan hukuman eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dikurangi melalui sidang peninjauan kembali (PK). Pemberian keringanan hukuman itu dinilai bisa menjadi preseden, dalam pemberian vonis koruptor ke depannya.
“Korupsi ini memiliki dampak yang sangat besar, dan dengan putusan itu juga nantinya bisa menjadi preseden ya,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Juli 2025.
Budi mengatakan, KPK sejatinya menghormati putusan hakim dalam memberikan hukuman untuk terpidana atau terdakwa kasus korupsi. Namun, jika vonisnya ringan, Lembaga Antirasuah khawatir efek jera bisa atas kengerian hukuman korupsi menjadi hilang.
“Dalam konteks penegakan hukum pemberantasan korupsi, kita juga penting untuk memperhatikan bagaimana putusan-putusan tersebut bisa memberikan efek jera kepada para pelaku,“ ujar Budi.
Namun, saat ini KPK tidak bisa memberikan perlawanan. Sebab, vonis sudah dibacakan, dan PK tidak bisa dilawan lagi oleh penegak hukum, karena kewenangannya cuma bisa sampai kasasi.
Pengacara Setnov, Maqdir Ismail membeberkan bukti baru yang membuat kliennya mendapatkan keringanan hukuman menjadi 12,5 tahun penjara, dari sebelumnya 15 tahun. Keterangan dari agen Federal Bureau of Investigation (FBI) menguntungkan Setnov.
"Adanya keterangan agen FBI di pengadilan di Amerika terhadap perkara yang melibatkan istri Johannes Marliem dengan beberapa krediturnya," kata Maqdir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juli 2025.
Maqdir menyebut keterangan istri Johannes menjelaskan tidak ada transaksi suaminya kepada Setnov. Dalam kasus korupsi pengadaan KTP-el, Setnov disebut menerima transferan uang dari Johannes dari Amerika.
"(Agen FBI) menerangkan bahwa tidak ada uang yang dikirim oleh Marliem dari Amerika kepada Pak Setya Novanto," ujar Maqdir. (H-2)
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved