Komnas HAM Soroti Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Penyidik di RKUHAP

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP). 

Salah satu rekomendasi yang diberikan Komnas HAM menyoroti masih besarnya mandat yang diberikan kepada aparat penegak hukum saat proses penyelidikan dan penyidikan.

Tim Kajian?

Rekomendasi itu ditelurkan oleh Tim Kajian RKUHAP yang diketuai oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Abdul Haris Semendawai. Selain Semendawai, anggota tim juga terdiri dari Atnike Nova Sigiro dan Uli Parulian Sihombing. 

Baca juga : Komnas HAM Terima 47 Aduan Pelanggaran HAM terkait PRT pada 2024

Hasil rekomendasi Komnas HAM sudah diterima oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej pada Jumat (20/6).

Mandat Besar?

Menurut Semendawai, ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam RKUHAP masih memberikan mandat yang besar kepada aparat penyelidik maupun penyelidik. Kewenangan itu mencakup juga penggunaan upaya paksa. 

Bagi Komnas HAM, mandat tersebut harusnya diikuti oleh penyingkatan kualitas dan mekanisme sistem pengawasan yang ketat, baik dari internal maupun eksternal aparat penegak hukum.

Baca juga : Desak Pengesahan RUU PPRT, Komnas HAM: PRT Pekerja Sah, bukan Pembantu

Proses Penyidikan?

Tujuannya, untuk meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran HAM, khususnya terhadap saksi, tersangka dan atau korban. 

"Selain itu, harus ada pembatasan waktu dalam proses penyidikan dan penyelidikan," jelas Semendawai lewat keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Sabtu (21/6).

Penggunaan Wewenang?

Ia menjelaskan, penggunaan kewenangan upaya paksa yang diakomodir RKUHAP juga sebaiknya digunakan secara ketat dengan indikator-indikator jelas dan terukur. Selain itu, Komnas HAM meminta agar dibuka peluang kepada pihak yang merasa dirugikan hak-haknya selama proses hukum berjalan untuk mengajukan keberatan.

"Baik terhadap institusi yang menggunakan upaya paksa tersebut maupun melalui lembaga peradilan," kata Semendawai. (Tri/P-3)