Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KETUA Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang berinisiatif mengambil alih penanganan polemik empat pulau di wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Ia meyakini Prabowi bisa menyelesaikan polemik status wilayah empat pulau tersebut.
“Jadi itu kita apresiasi ke Pak Presiden. Sekali lagi kenapa saya bilang, Pak Presiden itu sikapnya sincere tulus tuh seperti itu. Orang tulus tuh bisa serta-merta kalau menjawab. Beliau kan serta-merta,” kata Utut kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6).
Namun demikian, Utut menegaskan bahwa penyelesaian masalah tersebut tetap perlu melibatkan para ahli yang memahami secara mendalam duduk perkaranya.
“Nah mengenai empat pulau biar ini nanti yang para ahli yang paling paham duduk perkara saya enggak bisa menjawab. Tapi apakah Pak Prabowo membypass pasukan atau menteri saya rasa enggak itu masih kewenangannya,” ujarnya.
Utut juga menegaskan bahwa sebagai kepala negara, Prabowo memiliki wewenang penuh dalam menangani permasalahan strategis di masa pemerintahannya.
“Jadi memang Presiden memiliki kekuasaan itu. Kalau ada menterinya yang merasa dilewati ya yang ada Presiden aja. Biar Pak Presidennya bercerita. Karena kadang juga kan mengambil keputusan itu sulit,” jelas Utut.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan turun tangan langsung menangani sengketa empat pulau yang menjadi persoalan antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.
Keputusan untuk mengambil alih persoalan sengketa empat pulau itu diambil setelah Sufmi Dasco Ahmad berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politisi PDIP senior asal Solo, FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Ketua PDIP Jawa Tenggah, menggantikan Bambang Pacul
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
KEPUTUSAN Presiden Prabowo Subianto memutuskan polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumut diapresiasi. Akhirnya, pulau itu diputuskan resmi masuk menjadi wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo juga diyakini tak ada maksud tertentu melakukan pengambilalihan. Upaya itu hanya untuk meredakan ketegangan antardua kepala daerah.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Hasan juga sempat merespon saat ditanya soal isu empat pulau sebagai pemberian hadiah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved