Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM pemberantasan korupsi era Presiden Prabowo mulai menunjukkan hasilnya. Berdasarkan data Kementerian PAN-RB terdapat penurunan 15% pada indikator potensi korupsi dalam birokrasi selama tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo.
Ketua Umum Keluarga Alumni Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan (PSIK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Lutfi Alkatiri mengapresiasi prestasi temuan tersebut. "Awal tahun 2025 Transparency International mempublikasikan hasil terbaru dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024. Dalam survei global ini, Indonesia menempati peringkat ke-99 dari 180 negara dengan skor 37 poin. Skor ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat 34 poin," ungkap Lutfi dalam pernyataanya, Jumat (13/6).
Survei ini merangkum hasil pengukuran dari 13 survei internasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bereputasi seperti World Bank, Freedom House, dan Economist Intelligence Unit.
"Indeks ini menggambarkan persepsi para pebisnis dan ahli terkait dengan praktik korupsi, mulai dari suap-menyuap, nepotisme, hingga penyalahgunaan anggaran publik. Hasil ini menunjukkan ada optimisme di kalangan pelaku bisnis global tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," ungkap alumni Teknik Industri angkatan 1996 itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga merilis hasil survei tahunan yang berjudul Survei Penilaian Integritas (SPI). Skor SPI 2024 mencapai 71,53 poin, sedikit lebih tinggi dari 70,97 poin pada 2023, menunjukkan adanya perbaikan meski skor tersebut masih tergolong dalam kategori rentan (dengan rentang nilai 0-72,9).
"Survei ini mengukur kualitas integritas di berbagai lembaga pemerintah, mulai dari kementerian, provinsi, hingga kabupaten/kota, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), artinya kinerja Pemerintahan Prabowo sangat sukses memberantas korupsi di Pemerintahan," tukasnya.
Survei Litbang Kompas menemukan citra baik KPK naik signifikan dari 60,9% pada September 2024 menjadi 72,6% di Januari 2025.
Tren kenaikan persepsi baik publik terhadap KPK ini, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan sembilan lembaga lainnya, yaitu TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Naiknya citra baik KPK tidak lepas dari kontribusi kepemimpinan baru. Hal itu tercermin dari hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingginya tingkat keyakinan dan kepuasan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Prabowo.
"Dalam survei yang dilakukan Kompas pada Juni 2025, sebanyak 73,6% responden menyatakan puas terhadap berbagai langkah pemberantasan korupsi. Sementara itu, 78,3% responden yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menuntaskan berbagai kasus korupsi di Indonesia. Artinya kita yakin pada 2029, angka ini akan semakin membaik," tutup Lutfi. (Ant/P-3)
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung adanya kelompok garong yang sering menyerang balik pemerintah setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan.
Presiden Prabowo memandang korupsi sebagai hambatan utama pembangunan yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas di Kertanegara, Jakarta, Jumat (27/2) dengan menteri Kabinet Merah Putih setelah melakukan kunjungan luar negeri ke AS
Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan non-ASN Rp2 juta di era Prabowo. Cek detailnya.
Dubes Rusia Sergei Tolchenov hormati keputusan Presiden Prabowo gabung Board of Peace (BoP) Gaza, namun ungkap alasan Rusia tak ikut serta. Cek faktanya.
Selama ini, hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab memang berkembang pesat, terutama pada sektor energi, infrastruktur, dan proyek-proyek pengembangan ekonomi baru.
Dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab, Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Bahr, Kamis (26/2).
Setibanya di Bandara Presidential Flight pukul 18.00 waktu setempat, kehadiran Presiden langsung disambut hangat oleh perwakilan warga Indonesia yang bermukim di sana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved