Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum.
PROGRAM pemberantasan korupsi era Presiden Prabowo mulai menunjukkan hasilnya. Berdasarkan data Kementerian PAN-RB terdapat penurunan 15% pada indikator potensi korupsi dalam birokrasi selama tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo.
Ketua Umum Keluarga Alumni Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan (PSIK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Lutfi Alkatiri mengapresiasi prestasi temuan tersebut. "Awal tahun 2025 Transparency International mempublikasikan hasil terbaru dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024. Dalam survei global ini, Indonesia menempati peringkat ke-99 dari 180 negara dengan skor 37 poin. Skor ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat 34 poin," ungkap Lutfi dalam pernyataanya, Jumat (13/6).
Survei ini merangkum hasil pengukuran dari 13 survei internasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bereputasi seperti World Bank, Freedom House, dan Economist Intelligence Unit.
"Indeks ini menggambarkan persepsi para pebisnis dan ahli terkait dengan praktik korupsi, mulai dari suap-menyuap, nepotisme, hingga penyalahgunaan anggaran publik. Hasil ini menunjukkan ada optimisme di kalangan pelaku bisnis global tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," ungkap alumni Teknik Industri angkatan 1996 itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga merilis hasil survei tahunan yang berjudul Survei Penilaian Integritas (SPI). Skor SPI 2024 mencapai 71,53 poin, sedikit lebih tinggi dari 70,97 poin pada 2023, menunjukkan adanya perbaikan meski skor tersebut masih tergolong dalam kategori rentan (dengan rentang nilai 0-72,9).
"Survei ini mengukur kualitas integritas di berbagai lembaga pemerintah, mulai dari kementerian, provinsi, hingga kabupaten/kota, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), artinya kinerja Pemerintahan Prabowo sangat sukses memberantas korupsi di Pemerintahan," tukasnya.
Survei Litbang Kompas menemukan citra baik KPK naik signifikan dari 60,9% pada September 2024 menjadi 72,6% di Januari 2025.
Tren kenaikan persepsi baik publik terhadap KPK ini, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan sembilan lembaga lainnya, yaitu TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Naiknya citra baik KPK tidak lepas dari kontribusi kepemimpinan baru. Hal itu tercermin dari hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingginya tingkat keyakinan dan kepuasan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Prabowo.
"Dalam survei yang dilakukan Kompas pada Juni 2025, sebanyak 73,6% responden menyatakan puas terhadap berbagai langkah pemberantasan korupsi. Sementara itu, 78,3% responden yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menuntaskan berbagai kasus korupsi di Indonesia. Artinya kita yakin pada 2029, angka ini akan semakin membaik," tutup Lutfi. (Ant/P-3)
Dia memastikan KUHAP baru tidak akan melemahkan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi dipastikan tidak berkurang.
Sikap antikorupsi harus ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari, terlebih di tengah kondisi rakyat yang sulit mencari pekerjaan.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Herdiansyah mendorong agar kedua tokoh tersebut menolak pemberian amnesti serta abolisi tersebut dan melanjutkan pembuktiannya.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
CHAIRMAN sekaligus pemimpin redaksi majalah bisnis Forbes, Steve Forbes, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para siswa Sekolah Rakyat agar menghormati orangtua dan guru sebagai pembentukan fondasi karakter bangsa.
Presiden Prabowo memberi peringatan keras kepada jajarannya agar tidak coba-coba korupsi. Ia langsung memberhentikan Wamenaker Immanuel Ebenezer usai ditetapkan tersangka KPK.
Prabowo menekankan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pembekalan guru dan kepala Sekolah Rakyat yang digelar di JIExpo, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/8
Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
Hasil dari OTT itu, KPK telah menyita 22 kendaraan dari operasi tersebut yang terdiri dari 15 kendaraan roda empat dan tujuh kendaraan roda dua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved