Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis jumlah harta kekayaan para pejabat termasuk Deddy Cahyadi atau Deddy Corbuzier yang saat ini menjabat sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan. Dalam LHKPN yang dilaporkan pada 8 Mei 2025 itu, Deddy tercatat memiliki kekayaan Rp953 miliar.
Dengan total harta kekayaan yang dimiliki, LKHPN Deddy tercatat memiliki 19 bidang tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan mencapai Ro 66,5 miliar yang tersebar di Tangerang dan Medan. Berikut rinciannya:
1. Tanah dan bangunan seluas 198 m2/226 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp3.272.400.000
2. Tanah dan bangunan seluas 96 m2/72 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp1.400.000.000
3. Tanah dan bangunan seluas 72 m2/54 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp1.150.000.000
4. Tanah dan bangunan seluas 135 m2/216 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp3.025.000.000
5. Tanah dan bangunan seluas 120 m2/192 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp3.000.000.000
6. Tanah dan bangunan seluas 180 m2/288 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri I Rp4.300.000.000
7. Tanah dan bangunan seluas 213 m2/54 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp2.310.000.000
8. Tanah seluas 210 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp1.470.000.000
9. Tanah seluas 109 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp784.000.000
10. Tanah dan bangunan seluas 180 m2/300 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp5.100.000.000
11. Tanah dan bangunan seluas 223 m2/444 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp3.345.000.00
12. Tanah dan bangunan seluas 177 m2/396 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp2.655.000.000
13. Tanah dan bangunan seluas 60 m2/96 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp1.800.000.000
14. Tanah dan bangunan seluas 1000 m2/900 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp28.498.264.431
15. Tanah dan bangunan seluas 230 m2/400 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp2.500.000.000
16. Tanah dan bangunan seluas 72 m2/96 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp900.000.000
17. Tanah dan bangunan seluas 200 m2/180 m2 di Kabupaten/Kota Medan, hasil sendiri Rp800.000.000
18. Tanah seluas 156 m2 di Kabupaten/Kota Medan, hasil sendiri Rp150.000.000
19. Tanah seluas 133 m2 di Kabupaten/Kota Medan, hasil sendiri Rp140.000.000 (dev)
Selain itu, Deddy juga tercatat menyimpan alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp2,195 miliar.
Jajaran mobil yang dimiliki Staf khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik ini adalah Ford Ranger DC 3.21 Wildtrak AT tahun produksi 2016 seharga Rp595 juta. Ada juga Jeep Rubicon 2 Door 2.0 A/T yang merupakan tahun produksi 2020 seharga Rp1,6 miliar.
Selain itu, Deddy juga memiliki surat berharga sebesar Rp 386,1 miliar, harta bergerak lainnya Rp 496,1 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 21,6 miliar. Sementara itu, utang sebesar Rp 19,7 miliar. (Dev/P-3)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Kementerian Transmigrasi sedang mengusulkan untuk Revisi Undang-Undang Transmigrasi.
Motif pelaku melakukan tindakan tersebut karena merasa kesal, korban dan rekan-rekannya memaksa masuk dan merusak gerbang di lokasi yang dijaga oleh kelompok pelaku.
KUASA Hukum PT Mutiara Idaman Jaya Petrus Selestinus meminta semua pihak mewaspadai blackmail (pemerasan) terhadap pejabat Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta yang membawa nama KPK.
Puluhan ribu karyawan yang tersebar di berbagai provinsi yang mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh perusahaan.
Budi Gunawan saat Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2025, menyampaikan pesan Prabowo Subianto agar karhutla jangan menjadi isu internasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved