Kasus Korupsi Iklan BJB, KPK Fokus Analisis Pemeriksaan Saksi dan Bukti

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kasus dugaan rasuah pengadaan iklan di PT Bank BJB masih diusut. Penyidik saat ini masih fokus menganalisis hasil pemeriksaan saksi, dan barang bukti yang telah diambil.

“Penyidik juga butuh untuk melakukan analisis dan pendalaman dari hasil-hasil pemeriksaan para saksi yang telah dilakukan, termasuk barang bukti,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/6).

Hasil Analisis?

Budi enggan memerinci hasil analisis penyidik dalam kasus ini. Informasi itu baru dibuka nanti, setelah semua temuan dinyatakan lengkap.

Baca juga : KPK Beberkan Alasan di Balik Penyitaan Sepeda Motor Merek Royal Enfield jenis Classic 500 Limited Edition dari Ridwan Kamil

“Nanti, jika sudah ada perkembangan tentu kami akan update,” ucap Budi.

Jumlah Tersangka?

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yakni, Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi, Divisi Corsec BJB Widi Hartono, Pengendali Agensi Antedja Muliatana dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, Pengendali Agensi BSC Advertising dan WSBE Suhendrik, dan Pengendali Agensi CKMB dan CKSB Sophan Jaya Kusuma.

KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini. Salah satunya yakni rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Baca juga : KPK Sita Jejak Korupsi BJB di Rumah RK

Sita Dokumen?

KPK menyita sejumlah dokumen terkait kasus ini dari rumah Ridwan Kamil. Selain itu, penyidik juga menggeledah Kantor BJB di Bandung.

Kasus ini membuat negara merugi Rp222 miliar. Tindakan rasuah ini berlangsung pada 2021 sampai 2023. BJB sejatinya menyiapkan dana Rp409 miliar untuk penayangan iklan di media TV, cetak, dan online.

Nikmati Iklan?

Ada enam perusahaan yang diguyur uang dari pengadaan iklan ini. Rinciannya yakni, PT CKMB sebesar Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

KPK menyebut penunjukan agensi tidak dilakukan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Lembaga Antirasuah mengendus adanya selisih pembayaran yang membuat negara merugi lebih dari dua ratus miliar rupiah. (Can/P-3)