Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin bertugas menjadi pembaca teks Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025.
Dalam kesempatan sakral yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto itu Sultan terlihat sangat tenang dan lantang membacakan alinea demi alinea teks pembukaan UUD NRI tahun 1945 secara khidmat.
"Peringatan hari lahir Pancasila kali ini sangat spesial, karena selain kami secara pribadi dalam posisi sebagai ketua DPD RI ditugaskan untuk membacakan teks pembukaan UUD 1945, tapi juga karena acara yang bersejarah ini dihadiri oleh beberapa tokoh bangsa yang inspiratif dan penuh motivasi kepada generasi muda Indonesia," ujar Sultan, melalui keterangannya, Senin (2/6).
Mantan aktivis KNPI itu mengatakan Pancasila merupakan jangkar persatuan dan perekat sosial Bangsa Indonesia yang harus terus dipupuk dan diajarkan kepada setiap generasi bangsa. Pembukaan UUD NRI 1945 memiliki fungsi sebagai cita-cita nasional, tujuan bernegara dan acuan moral bagi segenap Bangsa Indonesia.
"Terutama bagi penyelenggara negara seperti kami yang dimandatkan oleh rakyat sebagai wakilnya baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Seperti apa yang disampaikan oleh presiden dalam sambutannya tadi," tegasnya.
Diketahui, peringatan hari Lahir Pancasila pada Senin (2/6) dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh wakil presiden Gibran Rakabuming, para menteri dan kepala lembaga hingga mantan presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan wakil presiden Tri Sutrisno dan Jusuf Kalla. (M-3)
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa dijadikan solusi cepat untuk setiap persoalan bangsa.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Ia mengatakan putusan MK tentang pemisahan Pemilu bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun sekali.
Situasi geopolitik dalam beberapa bulan terakhir berdampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan.
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Ketua DPD RI menilai kemerdekaan sejati adalah ketika seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
Presiden Prabowo, kata Sultan, melalui beberapa pidato kenegaraan dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional terbukti bahwa yang disampaikan sesuai dengan nafas pasal 33 UUD 1945.
Sultan mengatakan, bantuan makanan dan selimut yang akan di-supply melalui udara tersebut akan memberikan harapan dan kehangatan bagi anak-anak di Gaza di musim dingin.
Ketua DPD RI Sultan Najamudin menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud kehadiran negara bagi masyarakat. inisiatif tersebut sejalan dengan poin keempat Asta Cita Presiden Prabowo
Sultan mengapresiasi kebijakan bebas visa Belarus untuk warga negara Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved