Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menekankan mestinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak sekadar melirik pemodal besar untuk masuk bursa calon ketua umum (ketum). Apabila partai hanya melihat indikator itu, maka demokrasi di internal bakal rusak.
"Bisa merusak demokrasi internal partai karena dikuasai oleh elite-elite tertentu, yang mendanai akitivitas partai," kata Lili kepada Metrotvnews.com, hari ini.
Selain itu, partai juga tak dapat mandiri karena bergantung pada pemodal. Jati diri partai juga tergusur. "Dampaknya memang tidak baik untuk partai, dimana partai tidak bisa mandiri, tergantung pada penyumbang besar pendanaan partai. Partai menjadi pragmatis dan bahkan bisa hilang jatidirinya," ujar Lili.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Perlunya ketua partai yang memiliki modal ini memang tidak lepas dari kebutuhan partai yang tidak memiliki dana yang cukup untuk pembiayaan partai sehari-hari dan kegiatan lainnya," kata Lili.
Sebelumnya, juru bicara (jubir) PPP Usman Muhammad Tokan membeberkan beberapa nama bakal calon ketua umum (caketum) dari eksternal PPP. Yakni, Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional sekaligus mantan KSAD Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman.
Kemudian, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto.
"Nama-nama eksternal ini ada yang terdengar samar samar tapi ada juga yang sudah melakukan konsolidasi serta muncul bertemu dengan beberapa kawan-kawan pimpinan wilayah atau DPW PPP dan ada juga sudah redup," kata Tokan kepada Metrotvnews.com, Rabu, 14 Mei 2025.
Belakangan, Dudung dan Gus Ipul merespons namanya masuk bursa calon ketum PPP. Keduanya kompak tak berminat untuk menempati kursi pimpinan partai berlogo Ka'bah itu.(P-1)
Tulisan ini menelusuri dinamika politik Indonesia melalui lensa tiga filsuf Islam: Al-Farabi, Ibn Khaldun, dan Ali Shariati.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved