Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menekankan mestinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak sekadar melirik pemodal besar untuk masuk bursa calon ketua umum (ketum). Apabila partai hanya melihat indikator itu, maka demokrasi di internal bakal rusak.
"Bisa merusak demokrasi internal partai karena dikuasai oleh elite-elite tertentu, yang mendanai akitivitas partai," kata Lili kepada Metrotvnews.com, hari ini.
Selain itu, partai juga tak dapat mandiri karena bergantung pada pemodal. Jati diri partai juga tergusur. "Dampaknya memang tidak baik untuk partai, dimana partai tidak bisa mandiri, tergantung pada penyumbang besar pendanaan partai. Partai menjadi pragmatis dan bahkan bisa hilang jatidirinya," ujar Lili.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Perlunya ketua partai yang memiliki modal ini memang tidak lepas dari kebutuhan partai yang tidak memiliki dana yang cukup untuk pembiayaan partai sehari-hari dan kegiatan lainnya," kata Lili.
Sebelumnya, juru bicara (jubir) PPP Usman Muhammad Tokan membeberkan beberapa nama bakal calon ketua umum (caketum) dari eksternal PPP. Yakni, Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional sekaligus mantan KSAD Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman.
Kemudian, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto.
"Nama-nama eksternal ini ada yang terdengar samar samar tapi ada juga yang sudah melakukan konsolidasi serta muncul bertemu dengan beberapa kawan-kawan pimpinan wilayah atau DPW PPP dan ada juga sudah redup," kata Tokan kepada Metrotvnews.com, Rabu, 14 Mei 2025.
Belakangan, Dudung dan Gus Ipul merespons namanya masuk bursa calon ketum PPP. Keduanya kompak tak berminat untuk menempati kursi pimpinan partai berlogo Ka'bah itu.(P-1)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved