Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menekankan mestinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak sekadar melirik pemodal besar untuk masuk bursa calon ketua umum (ketum). Apabila partai hanya melihat indikator itu, maka demokrasi di internal bakal rusak.
"Bisa merusak demokrasi internal partai karena dikuasai oleh elite-elite tertentu, yang mendanai akitivitas partai," kata Lili kepada Metrotvnews.com, hari ini.
Selain itu, partai juga tak dapat mandiri karena bergantung pada pemodal. Jati diri partai juga tergusur. "Dampaknya memang tidak baik untuk partai, dimana partai tidak bisa mandiri, tergantung pada penyumbang besar pendanaan partai. Partai menjadi pragmatis dan bahkan bisa hilang jatidirinya," ujar Lili.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Perlunya ketua partai yang memiliki modal ini memang tidak lepas dari kebutuhan partai yang tidak memiliki dana yang cukup untuk pembiayaan partai sehari-hari dan kegiatan lainnya," kata Lili.
Sebelumnya, juru bicara (jubir) PPP Usman Muhammad Tokan membeberkan beberapa nama bakal calon ketua umum (caketum) dari eksternal PPP. Yakni, Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional sekaligus mantan KSAD Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman.
Kemudian, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto.
"Nama-nama eksternal ini ada yang terdengar samar samar tapi ada juga yang sudah melakukan konsolidasi serta muncul bertemu dengan beberapa kawan-kawan pimpinan wilayah atau DPW PPP dan ada juga sudah redup," kata Tokan kepada Metrotvnews.com, Rabu, 14 Mei 2025.
Belakangan, Dudung dan Gus Ipul merespons namanya masuk bursa calon ketum PPP. Keduanya kompak tak berminat untuk menempati kursi pimpinan partai berlogo Ka'bah itu.(P-1)
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved