Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menekankan mestinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak sekadar melirik pemodal besar untuk masuk bursa calon ketua umum (ketum). Apabila partai hanya melihat indikator itu, maka demokrasi di internal bakal rusak.
"Bisa merusak demokrasi internal partai karena dikuasai oleh elite-elite tertentu, yang mendanai akitivitas partai," kata Lili kepada Metrotvnews.com, hari ini.
Selain itu, partai juga tak dapat mandiri karena bergantung pada pemodal. Jati diri partai juga tergusur. "Dampaknya memang tidak baik untuk partai, dimana partai tidak bisa mandiri, tergantung pada penyumbang besar pendanaan partai. Partai menjadi pragmatis dan bahkan bisa hilang jatidirinya," ujar Lili.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Perlunya ketua partai yang memiliki modal ini memang tidak lepas dari kebutuhan partai yang tidak memiliki dana yang cukup untuk pembiayaan partai sehari-hari dan kegiatan lainnya," kata Lili.
Sebelumnya, juru bicara (jubir) PPP Usman Muhammad Tokan membeberkan beberapa nama bakal calon ketua umum (caketum) dari eksternal PPP. Yakni, Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional sekaligus mantan KSAD Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman.
Kemudian, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto.
"Nama-nama eksternal ini ada yang terdengar samar samar tapi ada juga yang sudah melakukan konsolidasi serta muncul bertemu dengan beberapa kawan-kawan pimpinan wilayah atau DPW PPP dan ada juga sudah redup," kata Tokan kepada Metrotvnews.com, Rabu, 14 Mei 2025.
Belakangan, Dudung dan Gus Ipul merespons namanya masuk bursa calon ketum PPP. Keduanya kompak tak berminat untuk menempati kursi pimpinan partai berlogo Ka'bah itu.(P-1)
PerangĀ antara AS-Israel dan Iran yang berlangsung begitu brutal di depan miliaran pasang mata manusia menyisakan pertanyaan yang tak mudah dijawab
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved