Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menekankan mestinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak sekadar melirik pemodal besar untuk masuk bursa calon ketua umum (ketum). Apabila partai hanya melihat indikator itu, maka demokrasi di internal bakal rusak.
"Bisa merusak demokrasi internal partai karena dikuasai oleh elite-elite tertentu, yang mendanai akitivitas partai," kata Lili kepada Metrotvnews.com, hari ini.
Selain itu, partai juga tak dapat mandiri karena bergantung pada pemodal. Jati diri partai juga tergusur. "Dampaknya memang tidak baik untuk partai, dimana partai tidak bisa mandiri, tergantung pada penyumbang besar pendanaan partai. Partai menjadi pragmatis dan bahkan bisa hilang jatidirinya," ujar Lili.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Perlunya ketua partai yang memiliki modal ini memang tidak lepas dari kebutuhan partai yang tidak memiliki dana yang cukup untuk pembiayaan partai sehari-hari dan kegiatan lainnya," kata Lili.
Sebelumnya, juru bicara (jubir) PPP Usman Muhammad Tokan membeberkan beberapa nama bakal calon ketua umum (caketum) dari eksternal PPP. Yakni, Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional sekaligus mantan KSAD Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman.
Kemudian, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto.
"Nama-nama eksternal ini ada yang terdengar samar samar tapi ada juga yang sudah melakukan konsolidasi serta muncul bertemu dengan beberapa kawan-kawan pimpinan wilayah atau DPW PPP dan ada juga sudah redup," kata Tokan kepada Metrotvnews.com, Rabu, 14 Mei 2025.
Belakangan, Dudung dan Gus Ipul merespons namanya masuk bursa calon ketum PPP. Keduanya kompak tak berminat untuk menempati kursi pimpinan partai berlogo Ka'bah itu.(P-1)
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved