Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PERCAKAPAN mengenai oposisi menjadi kian penting saat menyaksikan konfigurasi politik yang terjadi akhir-akhir ini. Terlebih lagi, adanya partai politik oposisi diharapkan dapat menyuarakan aspirasi rakyat serta mengawal kebijakan pemerintah agar senantiasa selaras dengan amanah konstitusi dan kepentingan publik.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menempatkan lembaganya sebagai partai politik oposisi yang mendukung suara rakyat dan mengkritik mengawal pemerintahan Prabowo Subianto.
“PDIP harus menjadi oposisi yang eksis atau bunyi sekuat mungkin, sampai yang namanya kekuasaan yang begitu kuat itu menjadi risih,” katanya dalam diskusi bertajuk ‘Prospek Demokrasi Indonesia di masa Pemerintahan Prabowo Subianto’ di Jakarta pada Selasa (12/11).
Meskipun konstitusi Indonesia tidak mengenal kata oposisi melainkan prinsip pemisahan kekuasaan trias politica antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, Aria menegaskan bahwa para kader PDIP di DPR akan berfokus menjalankan fungsi check and balance serta mengawal berbagai kebijakan Prabowo.
“Oposisi yang substansial itu sudah ada yaitu bagaimana demokrasi berjalan dengan penguatan trias politica untuk fungsi check and balance. Kita juga akan kawal tentang janji-janji Prabowo kepada rakyat, kita punya pengamalan bagaimana 10 tahun mengawal pemerintahan Jokowi,” ujar politisi PDIP itu.
Aria menilai, menjadi oposisi bukan berarti melemahkan berbagai program kebijakan pemerintahan Prabowo, melainkan membuat kebijakan yang ada lebih bermanfaat untuk kepentingan rakyat.
“Kita akan mendukung selama itu dalam konsepsi cara pandang Pancasila, demokrasi, pluralisme, NKRI dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kita juga menarasikan Indonesia 5 tahun ke depan dengan penerjemahan ideologi dalam visi misi maupun program dan kegiatan,” imbuhnya.
Diketahui, partai yang kembali menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2024 dengan perolehan suara 16,72% (110 kursi DPR) itu, tidak mengirimkan kadernya dalam jajaran kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan keputusan terkait posisi PDIP secara sah pada pemerintahan saat ini, akan diumumkan melalui instruksi sang ketua umum yakni Megawati Soekarnoputri.
“Kalau itu sudah keputusan strategis dari ibu Megawati dari dalam kabinet tidak ada representasi dari PDI Perjuangan. Keputusan strategis merupakan kewenangan ketua umum dan nantinya dalam kongres akan diputuskan,” jelasnya. (Dev/Z-7)
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved