Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PDIP meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memanggil mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online (judol). Hal ini disampaikan seusai melaporkan Budi Arie atas kasus dugaan fitnah ke PDIP di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (27/5)
"Kami memohon atau meminta kepada Jaksa Agung, karena ini bermula dari dakwaan JPU, kami minta Jaksa Agung jangan segan-segan, jangan ragu-ragu panggil yang bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan apa yang ada di dalam dakwaan," kata Kuasa Hukum PDIP Wiradarma di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/5).
Selain meminta agar Budi Arie dipanggil, PDIP juga mengingatkan Menteri Koperasi tersebut untuk menghadapi proses hukum secara terbuka tanpa membawa profesi sebagai pejabat negara.
"Jangan menuduh seenaknya, sampai pernyataan memfitnah jangan seperti itu," ujarnya
PDIP juga menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi para pejabat yang dinilai asal bicara, termasuk Budi Arie yang disebut telah menyebarkan tuduhan tanpa dasar.
"Kami memohon seperti itu, mudah-mudahan teman-teman semua (media) menyampaikan ini sampai kepada beliau, konfirmasi kepada beliau, apa yang sekarang kami membuat laporan terhadap dugaan fitnah dan pencemaran," pungkasnya.
Laporan terhadap Budi Arie teregister dengan nomor: LP/B/250/V/SPKT/Bareskrim Polri. Ia dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.
Sebagai bukti, PDIP menyerahkan rekaman suara yang diduga berasal dari Budi Arie, yang memuat tuduhan bahwa PDIP dan Menko Polhukam Budi Gunawan berada di balik framing kasus situs judi online. Bukti lain berupa tangkapan layar unggahan di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube juga disertakan dalam laporan.
Kasus ini mencuat setelah nama Budi Arie disebut dalam surat dakwaan jaksa pada perkara suap pengamanan situs judi online. Dalam dakwaan itu, Budi Arie disebut menerima jatah 50 persen dari pengelolaan situs tersebut. Setelah itu, sebuah rekaman percakapan diduga antara Budi Arie dan seorang jurnalis beredar luas di media sosial dan menyulut kemarahan kader PDIP.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
APARAT Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil membongkar praktik jual beli data pribadi yang digunakan untuk transaksi judi online.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politisi PDIP senior asal Solo, FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Ketua PDIP Jawa Tenggah, menggantikan Bambang Pacul
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved