Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PDIP meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memanggil mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online (judol). Hal ini disampaikan seusai melaporkan Budi Arie atas kasus dugaan fitnah ke PDIP di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (27/5)
"Kami memohon atau meminta kepada Jaksa Agung, karena ini bermula dari dakwaan JPU, kami minta Jaksa Agung jangan segan-segan, jangan ragu-ragu panggil yang bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan apa yang ada di dalam dakwaan," kata Kuasa Hukum PDIP Wiradarma di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/5).
Selain meminta agar Budi Arie dipanggil, PDIP juga mengingatkan Menteri Koperasi tersebut untuk menghadapi proses hukum secara terbuka tanpa membawa profesi sebagai pejabat negara.
"Jangan menuduh seenaknya, sampai pernyataan memfitnah jangan seperti itu," ujarnya
PDIP juga menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi para pejabat yang dinilai asal bicara, termasuk Budi Arie yang disebut telah menyebarkan tuduhan tanpa dasar.
"Kami memohon seperti itu, mudah-mudahan teman-teman semua (media) menyampaikan ini sampai kepada beliau, konfirmasi kepada beliau, apa yang sekarang kami membuat laporan terhadap dugaan fitnah dan pencemaran," pungkasnya.
Laporan terhadap Budi Arie teregister dengan nomor: LP/B/250/V/SPKT/Bareskrim Polri. Ia dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.
Sebagai bukti, PDIP menyerahkan rekaman suara yang diduga berasal dari Budi Arie, yang memuat tuduhan bahwa PDIP dan Menko Polhukam Budi Gunawan berada di balik framing kasus situs judi online. Bukti lain berupa tangkapan layar unggahan di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube juga disertakan dalam laporan.
Kasus ini mencuat setelah nama Budi Arie disebut dalam surat dakwaan jaksa pada perkara suap pengamanan situs judi online. Dalam dakwaan itu, Budi Arie disebut menerima jatah 50 persen dari pengelolaan situs tersebut. Setelah itu, sebuah rekaman percakapan diduga antara Budi Arie dan seorang jurnalis beredar luas di media sosial dan menyulut kemarahan kader PDIP.
kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pemblokiran rekening dormant atau yang tidak aktif digunakan selama tiga bulan telah meresahkan masyarakat.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Dompet digital kerap disalahgunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal seperti judi online (judol).
ZULKARNAEN Apriliantony (ZA) dan Adriana Angela Brigita (AAB) mengaku keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus dugaan perlindungan situs judi online (judol)
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan lebih dari 600 ribu warga DKI Jakarta terlibat dalam judi online
Dari jutaan penerima bansos di Indonesia, ternyata ada yang terindikasi terlibat judol setelah dilakukan penelusuran oleh PPATK
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 di Bali. Dukungannya solid dari Rakernas dan kongres.
Chico Hakim mengatakan langkah pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong dalam perkara tindak pidana korupsi dinilai tepat.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dipastikan akan menggelar Kongres ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, hari ini, Jumat (1/8). Kongres digelar tertutup.
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akan berdampak pada perpolitikan Indonesia.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved