Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PDIP meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memanggil mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online (judol). Hal ini disampaikan seusai melaporkan Budi Arie atas kasus dugaan fitnah ke PDIP di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (27/5)
"Kami memohon atau meminta kepada Jaksa Agung, karena ini bermula dari dakwaan JPU, kami minta Jaksa Agung jangan segan-segan, jangan ragu-ragu panggil yang bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan apa yang ada di dalam dakwaan," kata Kuasa Hukum PDIP Wiradarma di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/5).
Selain meminta agar Budi Arie dipanggil, PDIP juga mengingatkan Menteri Koperasi tersebut untuk menghadapi proses hukum secara terbuka tanpa membawa profesi sebagai pejabat negara.
"Jangan menuduh seenaknya, sampai pernyataan memfitnah jangan seperti itu," ujarnya
PDIP juga menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi para pejabat yang dinilai asal bicara, termasuk Budi Arie yang disebut telah menyebarkan tuduhan tanpa dasar.
"Kami memohon seperti itu, mudah-mudahan teman-teman semua (media) menyampaikan ini sampai kepada beliau, konfirmasi kepada beliau, apa yang sekarang kami membuat laporan terhadap dugaan fitnah dan pencemaran," pungkasnya.
Laporan terhadap Budi Arie teregister dengan nomor: LP/B/250/V/SPKT/Bareskrim Polri. Ia dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.
Sebagai bukti, PDIP menyerahkan rekaman suara yang diduga berasal dari Budi Arie, yang memuat tuduhan bahwa PDIP dan Menko Polhukam Budi Gunawan berada di balik framing kasus situs judi online. Bukti lain berupa tangkapan layar unggahan di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube juga disertakan dalam laporan.
Kasus ini mencuat setelah nama Budi Arie disebut dalam surat dakwaan jaksa pada perkara suap pengamanan situs judi online. Dalam dakwaan itu, Budi Arie disebut menerima jatah 50 persen dari pengelolaan situs tersebut. Setelah itu, sebuah rekaman percakapan diduga antara Budi Arie dan seorang jurnalis beredar luas di media sosial dan menyulut kemarahan kader PDIP.
EMPAT warga Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, ditangkap lantaran berperan sebagai operator customer service (CS) situs judi online (judol) yang terhubung ke Kamboja.
Para tersangka bekerja sebagai CS dengan tugas menerima keluhan konsumen, memberikan akses situs judi online, serta menangani masalah terkait proses top up
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengapresiasi keberhasilan Bareskrim Polri dalam membongkar sindikat perjudian daring yang mengoperasikan 21 situs.
Polymarket membuat marah beberapa penjudi. Soalnya, Polymarket menyatakan bahwa mereka tidak akan menyelesaikan taruhan senilai jutaan dolar pada invasi AS ke Venezuela.
Bareskrim Polri tangkap 5 tersangka judi online yang mengoperasikan 21 situs melalui 17 perusahaan fiktif.
Polri membongkar jaringan judi online nasional dan internasional dengan total uang dan aset yang disita mencapai Rp96,7 miliar dari puluhan rekening.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved