Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PDIP memastikan bahwa proses hukum terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, akan tetap berjalan. Laporan yang diajukan partai itu tidak akan dicabut, meski nantinya Budi Arie menyampaikan permintaan maaf.
"Menurut kami, walaupun dia meminta maaf, kami akan tetap melanjutkan laporannya. Begitu," kata Kuasa Hukum PDIP Wiradarma di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/5).
Wira mengakui kader PDIP sempat meminta Menteri Koperasi Budi Arie meminta maaf atas pernyataan menyebut PDIP dalang dari kasus judi online (judol) di Kemenkominfo.
"Kami minta untuk diproses terus sampai ditemukan dia, apakah itu dia menyampaikan itu dengan dasar apa. Dia harus mengungkapkan dasar apa dia menyampaikan, menuduh PDI Perjuangan sebagai otak di belakang ini semua. Itu bahasanya dia, (PDIP) sebagai otak," ujar Wira.
Hingga saat ini, Wira menyebut belum ada iktikad baik Budi Arie menyampaikan permintaan maaf. Walau sudah diminta kader PDIP.
"Sampai saat ini kami tidak melihat itu dan kami tidak melihat di media pemberitaan dan segala macam," ucapnya
PDIP melaporkan Budi Arie atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP. Laporan resmi terdaftar dengan nomor LP/B/250/V/SPKT/Bareskrim Polri.
Budi Arie diminta mengikuti proses hukum kasus judol dengan baik. Kemudian, tidak membawa-bawa profesi sebagai pejabat negara dan tak lagi menuding pihak lain tanpa dasar.
Peristiwa ini bermula saat nama Budi Arie muncul dalam surat dakwaan jaksa terkait kasus suap pengamanan situs judi online dengan nomor perkara PDM-32/JKTSEL/Eku.2/02/2025.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Budi Arie menerima bagian sebesar 50% dari pengamanan situs judi online di Kemenkominfo.
Setelah itu, viral sebuah rekaman percakapan yang diduga suara Budi Arie dengan seorang jurnalis, di mana ia menyebut adanya framing dalam kasus judi online yang didalangi oleh PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan.
Pernyataan ini yang membuat PDIP merasa difitnah. Akhirnya, puluhan kader partai berlambang banteng itu melaporkan ke Bareskrim Polri pada Selasa (27/5) siang. (P-4)
KETUA DPP PDIP, Komarudin Watubun, meminta Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi untuk bersikap jantan dan bertanggung jawab atas dugaan keterlibatannya dalam pusaran kasus judi online
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan judi online (judol) yang digencarkan pemerintah pusat.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan jumlah rekening yang terindikasi terkait judi online (judol) terus melonjak.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada GoPay, layanan dompet digital di bawah GoTo Financial dan GoTo Group, atas kontribusinya memerangi judol.
Kunci keberhasilan Erwin Erlani lepas dari jerat judol adalah keberanian untuk merelakan kerugian fantastis tersebut.
Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) mencatat penurunan signifikan dalam aktivitas judi online (judol) di Indonesia sepanjang 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved