Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PDIP memastikan bahwa proses hukum terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, akan tetap berjalan. Laporan yang diajukan partai itu tidak akan dicabut, meski nantinya Budi Arie menyampaikan permintaan maaf.
"Menurut kami, walaupun dia meminta maaf, kami akan tetap melanjutkan laporannya. Begitu," kata Kuasa Hukum PDIP Wiradarma di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/5).
Wira mengakui kader PDIP sempat meminta Menteri Koperasi Budi Arie meminta maaf atas pernyataan menyebut PDIP dalang dari kasus judi online (judol) di Kemenkominfo.
"Kami minta untuk diproses terus sampai ditemukan dia, apakah itu dia menyampaikan itu dengan dasar apa. Dia harus mengungkapkan dasar apa dia menyampaikan, menuduh PDI Perjuangan sebagai otak di belakang ini semua. Itu bahasanya dia, (PDIP) sebagai otak," ujar Wira.
Hingga saat ini, Wira menyebut belum ada iktikad baik Budi Arie menyampaikan permintaan maaf. Walau sudah diminta kader PDIP.
"Sampai saat ini kami tidak melihat itu dan kami tidak melihat di media pemberitaan dan segala macam," ucapnya
PDIP melaporkan Budi Arie atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP. Laporan resmi terdaftar dengan nomor LP/B/250/V/SPKT/Bareskrim Polri.
Budi Arie diminta mengikuti proses hukum kasus judol dengan baik. Kemudian, tidak membawa-bawa profesi sebagai pejabat negara dan tak lagi menuding pihak lain tanpa dasar.
Peristiwa ini bermula saat nama Budi Arie muncul dalam surat dakwaan jaksa terkait kasus suap pengamanan situs judi online dengan nomor perkara PDM-32/JKTSEL/Eku.2/02/2025.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Budi Arie menerima bagian sebesar 50% dari pengamanan situs judi online di Kemenkominfo.
Setelah itu, viral sebuah rekaman percakapan yang diduga suara Budi Arie dengan seorang jurnalis, di mana ia menyebut adanya framing dalam kasus judi online yang didalangi oleh PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan.
Pernyataan ini yang membuat PDIP merasa difitnah. Akhirnya, puluhan kader partai berlambang banteng itu melaporkan ke Bareskrim Polri pada Selasa (27/5) siang. (P-4)
KETUA DPP PDIP, Komarudin Watubun, meminta Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi untuk bersikap jantan dan bertanggung jawab atas dugaan keterlibatannya dalam pusaran kasus judi online
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Dompet digital kerap disalahgunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal seperti judi online (judol).
Mantan anggota Korps Marinir, Satria Arta Kumbara, diketahui bergabung dengan kelompok tentara bayaran Rusia setelah terbelit utang dalam jumlah besar dan kecanduan judi online.
Gaji dan tunjangan kinerja ASN di lingkungan Pemprov DKI menjadi yang paling besar se-Indonesia.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan lebih dari 600 ribu warga DKI Jakarta terlibat dalam judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved