Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengingatkan kepada para anggota DPRD se-Kalimantan Barat (Kalbar) agar benar-benar bekerja dengan hati dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Anggota DPRD dari PDIP harus bekerja serius, terutama dalam memperjuangkan peraturan daerah (perda) yang berpihak pada rakyat.
"Dibicaralah dalam gedung DPRD, perjuangkan dalam bentuk perda, kalau tak dibicarakan kan berarti kita omdo. Betul gak. Ayo dong, itulah gunanya legislatif," kata Deddy Sitorus saat mengisi bimbingan teknis anggota DPRD dari Kalbar di Jakarta, Sabtu (24/5).
Deddy yang juga anggota Komisi II DPR RI menjelaskan, anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat. Turun ke bawah, datangi tempat-tempat yang penting untuk dilihat.
"Advokasi rakyat. Ia dong, datangin tuh tempat tambang rame-rame. Kan begitu nih. Jangan kita diam saja," tukas Deddy.
Ia juga meminta agar seluruh anggota DPRD dari Kalbar sadar bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Seluruh aset negara dibawa ke pusat untuk didistribusikan kepada seluruh daerah.
"Negara ini konsepnya NKRI. Seluruh kekayaan negara dibawa ke pusat untuk didistribusikan ke seluruh daerah. Kecuali kalau kita mau federal. Konsepnya memang seperti itu. Itu adalah implikasi kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indoensia," jelasnya.
Meski demikian, Deddy mengingatkan bahwa bukan berarti para legislator di daerah tak boleh ngomong dan tak boleh kritis. Sikap kritis itu tepat dilakukan.
"Saya ditunjuk jadi anggota DPR hampir setiap kali bicara keadilan terutama di Kalimantan. Kita (DPRD Kalimantan) juga harus seperti itu. Dalam bentuk yang paling konkret, yaitu perda. Itu harus kita lakukan," tandas Deddy.
Lebih jauh Deddy juga meminta agar wakil rakyat DPRD dari Kalbar dari PDIP agar menanamkan pemahaman yang luas tentang warisan pengetahuan tradisional, khusunya peninggalan nenek moyang yang sudah ribuan tahun.
Ada banyak kampung-kampung tradisional yang khas, flora dan fauna, tanaman yang bisa jadi obat. Itu harus diperjuangkan agar tetap lestari.
"Cari orang tua yang masih mengerti, videokan. Nanti kita bisa bikin buku, bisa kita sebarkan ke mana-mana, sekaligus kalau perlu dipaketkan. Konkret," tandasnya.
Pada kesempatan itu, Deddy lebih tegas meminta agar anggota DPRD jangan menganggap tigas-tugas sebagai wakil rakyat itu sesuatu yang ringan dan gampang. Deddy menegaskan bahwa kerja anggota DPRD dari PDIP harus konkret dan langsung menyentuh persoalan rakyat. Dengan cara itulah, PDIP akan menunjukkan jatidirnya sebagai partai yang berpihak pada rakyat kecil.
"Tolonglah konkret. Karena itulah yang membedakan kita dengan yang lain," ungkapnya.
Karena itulah, ia meminta agar para anggota DPRD dari PDIP selalu menggunakan hati nurani, dan kembali pada rakyat yang memilih. Sebab di sana lah perjuangan itu dilakukan.
"Kita dipersatukan di PDIP ini karena gelombangnya sama. Gelombang yang peduli pada rakyat, pada negara dan itu enggak main-main," tegasnya. (Cah/P-3)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Jika pendekatan regulasi tidak realistis, maka aturan itu berisiko mandul dan justru menimbulkan benturan dengan aparat penegak ketertiban.
Konsep KTR tidak semestinya diberlakukan secara kaku tanpa membaca kultur ekonomi di lapangan.
Kendala lambatnya pembahasan raperda adalah karena sering kali anggota DPRD DKI tidak disiplin dalam menjadwalkan pembahasan draf.
Larangan total tanpa mekanisme transisi akan berdampak langsung pada ekonomi informal warga Jakarta yang menggantungkan hidup di sektor tersebut.
Dengan prinsip-prinsip good governance, pemerintah daerah sebenarnya tidak perlu ragu dalam melakukan tindakan terhadap implementasi perda.
Ada banyak wilayah yang belum memperbaharui perda terkait pengendalian pencemaran udara dan salah satunya Ibu kota Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved