Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menyakini bahwa Presiden Prabowo tak akan melakukan pembredelan karya milik Yos Suprapto. Karena, Deddy melihat jika Presiden Prabowo sangat cinta akan seni dan budaya.
“Saya belum pernah dengar Pak Prabowo itu anti karya seni. Bahkan beliau seorang pecinta seni bahkan suka menyanyi kan gitu nih. Jadi yang meminta bredel-membredel ini menurut saya adalah mantan dan para komparadornya,” ujar Deddy di Jakarta, Minggu (22/12).
Deddy pun menambahkan, saat ini Presiden Prabowo tengah membangun citra baik di dunia internasional. Sehingga, dia berpandangan jika munculnya pembredelan karya seni justru akan merusak dan merugikan Presiden Prabowo.
“Beliau sedang berusaha membangun citra Indonesia di luar negeri, dunia internasional kalau sampai beliau keluar negeri terus ada cerita kayak begini kan beliau bisa dianggap tidak demokratis dan itu merugikan bagi Pak Prabowo,” kata dia.
Deddy merespons Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang memberikan tanggapan terkait ‘Pembredelan’ karya pameran lukisan oleh Seniman, Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional Indonesia. Seharusnya acara tersebut digelar pada 19 Desember lalu.
“Nah saya ingin sampaikan kepada Pak Fadli Zon ketika mereka kalah pemilu 2014, dia bikin puisi yang menyerang, menghina Pak Jokowi adakah dibredel? Adakah dibatasi? Enggak,” ujar Deddy
Deddy pun mengingatkan Fadli Zon agar tak sembarabgan mengklaim itu kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (Van/I-2)
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.
Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP
Sementara paslon nomor urut 02, Matius Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, memperoleh 49,15%.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Sikap PDIP yang memutuskan menjadi penyeimbang pemerintah perlu didukung.
Sikap tersebut dinilai bentuk objektivitas yang perlu ditegakkan. Apabila ada koreksi untuk pemerintah, maka PDI Perjuangan bisa memainkan perannya.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Namun demikian, Deddy mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah terkait PPN tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved